Tangkap Mantan Capres, Sri Lanka Dikecam

INILAH.COM, Washington - Pasca penangkapan mantan capres dua pekan setelah pilpres, pemerintah Sri Lanka menghadapi kecaman tajam komunitas internasional.

"Kami mengikuti situasi secara seksama dan prihatin setiap tindakan harus sejalan dengan hukum Sri Lanka," kata Jubir Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley, di Washington, seperti dikutip AFP, Selasa (9/2).

AS menyuarakan kekhawatiran bahwa penangkapan mantan jenderal Sarath Fonseka malam akan menambah buruk perpecahan di semenanjung tersebut, yang tahun lalu keluar dari 37 tahun perang saudara berdarah.

Media resmi Sri Lanka melaporkan Fonseka, mantan jenderal Angkatan Darat yang memimpin aksi yang menewaskan pemimpin pemberontak Macan Tamil, akan menghadapi tuntutan mengenai "pelanggaran militer" yang tak disebutkan.

Negara-negara Barat telah menyampaikan harapan terselubung mengenai peningkatan hubungan dengan Sri Lanka setelah pemilu 26 Januari lalu. Itu adalah pemungutan suara pertama sejak kekalahan pemberontak Macan Tamil, yang mengobarkan perang sipil hampir 30 terakhir ini.

Beberapa diplomat mengatakan Uni Eropa telah memutuskan untuk menangguhkan status perdagangan pilihan Sri Lanka yang salah satu sumber utama garmen, akibat catatan HAM-nya.

Amnesty International menyatakan pemilu tersebut telah menawarkan Presiden Mahindre Rajapakse peluang untuk meningkatkan HAM. "Dia malah memperlihatkan sikap yang kian tak bertoleransi terhadap keritikan," kata Sam Zarifi, Direktur Wilayah Asia Pasifik Amnesty International. [*/vin]