INILAH.COM, Jakarta - Belasan Kementrian Lembaga (K/L) masih belum siap menerapkan reformasi birokrasi.

Sementara Kementrian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp18,07 triliun untuk program tersebut dalam APBN 2010.

"Tapi ini masih dalam taraf seberapa tergantung progress mereka. Ada yang baru 30 persen, ada yang 70 persen. Itu sekarang sedang dilakukan pengkajiannya oleh para menteri pengarahnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (9/2).

Sebagai informasi, dalam alokasi anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2010 disebutkan pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional dianggarkan sebesar Rp18,07 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari reformasi birokrasi sebesar Rp774 miliar, dibidang hukum dianggarkan sebesar Rp216,3 miliar, pemantapan demokrasi sebesar Rp223,6 miliar, dan keamanan nasional sebesar Rp16,858 triliun.

Dalam reformasi birokrasi, pemerintah memfokuskan pada empat hal yaitu peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. [mre/cms]