Posisi Politik Boediono-Sri Mulyani Sulit Selamat

INILAH.COM, Jakarta Partai politik peserta koalisi SBY-Boediono mulai berani bersikap dalam merespon kasus Bank Century. Kini mereka berani menyebut nama Boediono-Sri Mulyani. Keduanya semakin sulit terselamatkan?

Nama Boediono dan Sri Mulyani meski tidak disebut sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proses bailout Bank Century saat pandangan fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century, bukan berarti nasib kedua tokoh tersebut aman. Fakta politiknya, hanya dua fraksi di parlemen yaitu Partai Demokrat dan PKB yang menilai apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani melalui pemberian FPJP, Komite Koordinasi (KK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah tepat.
Sedangkan sejumlah fraksi lainnya baik yang masuk kategori oposisi seperti PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura maupun partai koalisi SBY-Boediono seperti Partai Demokrat, PKS, PPP, dan PAN. Partai-partai ini berpendapat proses bailout Bank Century penuh masalah dan diduga melanggar hukum, baik admintrasi, pidana perbankan, termasuk pidana korupsi.
Menurut Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal bailout Bank Century ini adalah Boediono dan Sri Mulyani, dengan porsi kesalahan 80% di Boediono dan 20% di Sri Mulyani.
"Oleh karenanya tidak ada alasan pemanggilan Presiden SBY, ujarnya dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Selasa (9/2).
Pandangan yang sama datang dari Sekjen DPP PPP Irgan Choirul Mahfiz yang menilai dalam bailout Bank Century terdapat hal yang melanggar peraturan perundang-undangan akibat basis hukum yang kurang tepat oleh BI dan KSSK, serta LPS.
"Kita anggap proses yang berlangsung itu harus dipertanggungjawabkan. Kami belum berpretensi utk menunjuk orang, kilahnya seraya menegaskan pihaknya akan konsisten hingga pansus berakhir.
Sementara Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan, pihaknya tidak mau terjebak dalam tarik menarik terkait kasus Bank Century. Menurut dia, PDIP cukup jelas sikapnya dalam penilaian proses bailout Bank Century.
"Ada kasalahan kelembagaaan yaitu Gubernur BI dan Dewan Direktur BI mereka yang bertanggung jawab. Yang paling substansial adalah dua hal: tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kebijkan, ujarnya.
Terpisah Juru Bicara Wapres Boediono Yopie Hidayat berharap agar kesimpulan akhir Pansus Hak Angket Bank Century seperti kesimpulan Partai Dmeokrat dan PKB saat pandangan awal di Pansus Hak Angket Century Senin (8/2). "Semestinya kesimpulan akhir nanti sesuai kesimpulan hasil Partai Demokrat dan PKB, ujarnya.
Menyikapi sikap partai politik koalisi SBY-Boediono, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan tidak ada satu pihak pun yang bernai bermain-main dalam menangani perkara Bank Cnetury di parlemen. Menurut dia, pantauan publik yang begitu luas akan berdampak serius bagi partai politik yang memiliki sikap berbeda-beda. Saya yang meyakini, kali ini tidak ada yang bermain-main, karena ruang publik begitu luas. Kalau bermain-main maka akan dihukum oleh rakyat pada 2014, ujarnya.
Pramono menegaskan permainan dalam Bank Century cukup jelas ibarat sepakbola, media sebagai supporter.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menegaskan sulit bagi partai politik di Pansus Bank Century bersikap balik badan. Semula bersikap kritis dalam proses penyelidikan bailout namun pada akhirnya mendukung bailout. "Akan sulit partai itu akan balik badan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2). [mor]