INILAH.COM, Jakarta - Kondisi perkonomian dan politik Indonesia yang semakin didominasi pemikiran neoliberalisme dan dikuasai modal asing, membuat sekelompok aktivis dan akademisi lintas kampus mendeklarasikan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

AEPI dideklarasikan lebih dari seratus orang aktivis dan dosen di berbagai kampus se-Indonesia di Aula Perpusatakaan Nasional, Jakarta (9/2). Dalam pidato politiknya, Revrisond Baswir, salah seorang deklarator, tujuan berdirinya asosiasi ini sebagai usaha untuk mewujudkan perkonomian bangsa yang mandiri, demokratis dan berkeadilan adalah bagian yang sah dari
cita-cita perjuangan kemerdekaan Indoensia.

Menurut Revrisond, alasan bedirinya asosiasi ini adalah untuk menyebarluaskan gagasan ekonomi kerakyatan. Asosiasi ini tidak akan mengurusi ekonomi politik praktis, mengkritisi teori ekonomi-politik yang pro pasar, dan membenahi sistem pendidikan ilmu ekonomi yang berorientasi pada pasar dan neoliberal.

Hujan kritik pada kebijakan pemerintah tumpah ruah di acara deklarasi ini. Misalnya ekonom Econit Hendri Saparini mengatakan bahwa perdagangan dan industri hanya jadi kepanjangan tangan ekonomi global. Selain itu Hendri juga mengatakan kebijakan APBN hanya menjadi otak-atik akuntansi yang tidak ada kaitannya dengan Pasal 23 UUD 1945.

Sudah kewajiban kita untuk meluruskan politik anggaran, ujar perempuan ekonom yang selalu tampil berjilbab ini.

Sedangkan bagi pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, bahwa para pemegang kebijakan saat ini dengan serampangan menerapkan prinsip liberalisasi setengah hati ala Soeharto. Padahal, menurut Ichsan, prinsip liberal itu gagal tidak bisa diterapkan.

Dalam deklarasi ini, hadir juga tokoh-tokoh nasional seperti Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, dan Mohtar Masoed, Marwan Batubara, dan Rohmin Dahuri. [jib]