INILAH.COM, Kendari - Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie menegaskan, dirinya bukan penunggak pajak menyusul adanya pihak yang menyebut perusahaan di bawah Bakrie Group sebagai salah satu penunggak pajak terbesar.

"Saya bukan penunggak pajak, sebab kalau yang dimaksud adalah perusahaan dan perusahaan itu bisa berbeda pendapat dengan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, perbedaan itu harus diselesaikan di pengadilan," kata Aburizal usai melantik dan mengukuhkan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Sultra di Kendari, Selasa (9/2).

Menurut Ical, sapaan akrab Aburizal, perbedaan pendapat antara perusahaan dan Ditjen pajak belum dapat dikatakan tunggakan, karena hal itu harus diputuskan dalam pengadilan.

"Di dalam pengumuman tunggakan pajak itu, ada puluhan perusahaan penunggak pajak, dan kesemuanya membantah. Kalau yang membantah hanya satu perusahaan, kemungkinan yang salah adalah perusahaan, tapi ini keseluruhan termasuk BUMN. Oleh karena itu, yang terbaik adalah persoalan tunggakan itu diselesaikan di pengadilan, bukan di media massa," ujar Ical.

Dalam kesempatan tersebut, selain menolak disebut penunggak pajak, Ical juga meminta pihak yang menyebut adanya pengemplang pajak yang melakukan politisasi kasus Bank Century untuk membuktikan pernyataan itu.

"Saya tidak menggerakkan politisasi, dan pernyataan seperti itu harus dibuktikan, jangan asal sampai ada kebohongan publik. Soal Century itu murni kepentingan rakyat dan tidak ada kaitannya dengan pajak," ujarnya.

Aburizal juga menjelaskan, semua anggota partai yang duduk di parlemen adalah politisi, tetapi tidak berhak mengangkat masalah tunggakan pajak sebagai instrumen untuk menekan pemerintah.

"Kalau seumpama persoalan Bank Century ini dikatakan sebagai politisasi, maka maksud pernyataan itu ditujukan kepada siapa, saya nggak tau," tambahnya. [*/cms]