INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menegaskan, demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia akan kehilangan makna apabila tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.
"Demokrasi harus dikawal untuk membawa kesejahteraan masyarakat," ujar Hatta saat menyampaikan pidato politiknya sebagai Ketua Umum PAN 2010-2015 di Jakarta, Selasa (9/2).
Hatta yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan, perjalanan berdemokrasi di Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar. Namun demikian, Hatta juga mengakui bahwa demokrasi bangsa Indonesia masih terus mencari keseimbangan baru antara kebebasan dan menaati aturan hukum yang ada.
Sejarah, sambungnya, telah membuktikan bahwa para pendiri bangsa ini mempunyai banyak perbedaan pendapat. Tetapi mereka tetap mengedepankan kesantunan dan etika moral. Dengan demikian, bagi bangsa Indonesia demokrasi itu bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan, sehingga berbagai konfrontasi dan konflik harus dihindarkan.
Pada bagian lain pidato politiknya, Hatta mengatakan bahwa bangsa ini telah teruji dalam mengatasi terjangan krisis. "Tahun-tahun tersulit saat krisis ekonomi bertaut dengan gejolak politik, telah berhasil dilalui dengan baik," katanya.
Dikemukakannya pula bahwa banyak bangsa yang gagal melewati ujian krisis, sementara Indonesia berdasarkan data, pendapatan rakyatnya terus meningkat hingga 2.000 dolar AS per kapita.
"Kalau keberhasilan itu tidak terus dikawal, maka yang terjadi adalah kemunduran-kemunduran," imbuhnya.
Tetapi harus pula diingat bahwa masih banyak persoalan besar bangsa Indonesia seperti angka pengangguran dan kemiskinan yang juga masih tinggi.
"Atas masalah itu, parpol harus hadir sebagai pembawa solusi," cetusnya, seraya menambahkan bahwa kader PAN harus peka dalam menjawab berbagai aspirasi rakyat dan partai itu juga harus terdepan dalam pemberantasan KKN.
Dalam acara yang dirangkai dengan pelantikan kepengurusan DPP PAN periode 2010-2015 itu, tampak hadir sejumlah tokoh di antaranya Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua MPP PAN Amien Rais, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Menhut Zulkifli Hasan. [*/mut]
