PKS: Demokrat Tak Berhak Mendikte Koalisi

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP FPKS Mahfud Sidiq mengatakan, PKS tidak gentar menghadapi ancaman usulan reshuffle terhadap kadernya yang menjadi menteri di kabinet.

"Tidak ada hubungannya antara Panitia Angket dengan usulan reshuffle kabinet," kata Mahfud Sidiq ketika ditanya pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2).

Dikatakannya, dalam kontrak politik yang ditandatangani pimpinan parpol anggota koalisi, tidak disebutkan hasil Panitia Angket akan membuat reshuffle kabinet. Kalau memang kinerja menteri dari PKS buruk, kata dia, silakan saja kalau mau di-reshuffle, tapi kalau kinerjanya baik hendaknya diberikan apresiasi.

"Partai Demokrat jangan mendikte partai-partai anggota koalisi untuk mengikuti seluruh keinginan Partai Demokrat. Meskipun dalam koalisi sepakat untuk membangun pemerintahan bersama tapi setiap partai memiliki visi, misi, dan program yang harus dihargai," katanya.

Ia mengusulkan kepada Partai Demokrat untuk mengajak seluruh partai anggota koalisi bermusyawarah untuk mementukan sikap seperti apa yang harus dilakukan terhadap fakta-fakta hukum kasus Bank Century yang telah muncul pada pemeriksaan saksi-saksi di Panitia Angket.

Menurut dia, perlu dipertimbangkan bahwa fakta hukum dan politik yang telah terungkap dan dipublikasi tidak bisa diabaikan atau ditutupi.

Temuan-temuan fakta hukum pada panitia angket, katanya, akan didorong untuk ditindaklanjuti pada lembaga hukum, sedangkan fakta-fakta politik akan diputuskan menjadi keputusan DPR.

"Tapi kalau belum apa-apa sudah diminta untuk mengingkari fakta hukum, hal itu sangat berat," katanya. [*/mut]