INILAH.COM, Jakarta - Terkatung-katungnya pembentukan Panwas daerah dinilai akan mempengaruhi akuntabilitas pilkada. Komisi II DPR pun diminta untuk berikap tegas terkait pembentukan pengawas pilkada tersebut.

"Harus ada sikap yang tegas dari Komisi II terkait persoalan pilkada. Terlalu banyak anggaran dikeluarkan untuk bicara Pilkada dalam rapat-rapat di DPR tetapi, tetapi tidak pernah ada sikap yang tergas dari lembaga-lembaga yang mengurusi pilkada," tutur Jeirry Sumampow.

Hal itu ia sampaikan Koordinator Komite Pemilih untuk Indonesia (Tepi) itu kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (10/2). Komisi II DPR juga diminta untuk jangan melulu RDPU. Karena dikhawatirkan tidak ada sikap tegas. Komisi II juga diharapkan tidak berlama-lama ambil keputusan.

"Sebab pilkada sedang berjalan di daerah. Bahkan ada yang dari hari H-nya bulan Maret ini. Situasi dan kondisi pilkada sudah sangat jelas, banyak sekali masalah yang menunjukkan ketidaksiapan. Mulai dari anggaran, DPT, sampai persoalaan keberadaan Panwas. Kalau mau balik, tak ada lagi alasan pilkada tetap dilanjutkan," tuturnya.

Jeirry mengusulkan, agar Komisi II menyatakan sikap politik untuk menunda pilkada. Setelah semua kekacauan bisa dibenahi dan dicarikan solusinya. Sehingga pilkada baru dilaksanakan.

"Perlu ada niat baik untuk memperbaiki semua ini karena ini menyangkut masa depan demokrasi kita. Saya berharap komisi II mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan-kepentingan politik masing-masing parpol. Saat ini situasi pilkada benar-benar gawat darurat," tandas Jeirry. [jib]