INILAH.COM, Jakarta Mencuatnya isu pengemplangan pajak dinilai politis. Hal itu sebagai upaya gertak sambal terhadap Golkar yang berseberangan dengan Demokrat terkait skandal Bank Century.

Saya kira muatan politis itu tidak terelakan. Sebab, kasus ini sudah dimulai sejak 2007. Setelah itu mengalami proses timbul-tenggelam, dan mengalami kenaikan isu kembali, di saat skandal Bank Century merebak ke permukaan, kata Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (11/2)

Menurutnya, posisi Partai Golkar saat ini berada di seberang Partai Demokrat. Golkar cukup kencang meneriakkan kasus Century.

Ditanya apakah ada kesengajaan dari Ditjen Pajak sendiri untuk mengangkat isu pajak ini, Burhan mengaku tidak bisa memastikannya. Yang bisa menjawabnya Dirjen Pajak sendiri. Tapi saya katakan ini kasus lama, ujarnya.

Kasus pajak menurutnya menyedot perhatian publik ketika kasus skandal Bank Century muncul ke permukaan. Isu Century sudah rahasia umum menjadi arena gertak sambal, tandasnya.

Kubu Golkar menggunakan politik tekanan ke kubu Demokrat. Dengan sangat terbuka, Golkar mengatakan siap untuk di-resuffle. Mereka juga menggelar pertemuan dengan menteri-menteri dari Golkar dan elit-elit di parlemen, timpalnya.

Pada saat yang sama, Partai Demokrat melakukan serangan balik dengan melansir isu pajak. SBY sendiri berkali-kali mengatakan dan mengintruksikan kepada polisi agar kasus pajak dituntaskan, ungkapnya.

Meskipun pernyataan Presiden SBY bersifat normatif, tapi menurut Burhan sudah jelas ke arah mana sasaran itu ditembakkan. Begitu juga dengan ancaman resuffle dan seterusnya. Ini menjadi perang psikologis antara Partai Demokrat dengan dua mitra koalisinya yaitu Golkar dan PKS, pungkasnya. [jin/hid]