Indonesia Butuh Komisi Pertambangan

INILAH.COM, Jakarta - Jagad pertambangan di Indonesia tidak selalu menguntungkan rakyat. Pasalnya, eksploitasi dan eksplorasi pertambangan (minyak, gas, batubara, emas, tembaga, dll) seringkali justru memiskinkan warga di lokasi pertambangan.

"Pertambangan tidak selalu menjadi berkah bagi rakyat, bahkan sering jadi kutukan karena tidak ada undang-undang yang melindungi warga setempat beserta hak asasi mereka di bidang sosial-ekonomi, politik, dan kultural," kata Suhardi Suryadi, Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang jebolan Universitas Hawaii, AS itu.
Suhardi mengajukan gagasan pentingnya kita membuat Komisi Pertambangan sekuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi, mengelola dan mengontrol praktik penambangan di negeri ini secara transparan, akuntabel dan menyeluruh dari pusat sampai daerah. "Komisi pertambangan ini penting agar ada transparansi dan akuntabilitas produksi pertambangan, dan tidak carut marut seperti sekarang," kata Pemimpin Majalah Prisma itu.
Berikut petikan wawancara Ahluwalia dari INILAH.COM dengan Direktur LP3ES di kantornya Jl S Parman 81, Slipi, jakarta itu, Rabu (17/2).

Anda melihat pertambangan tak selalu memberi berkah bagi rakyat, malah kadang justru kutukan?
Pada 2006, misalnya, kenaikan harga minyak dunia bukan berkah bagi Indonesia sebagai produsen. Yang terjadi malah sebaliknya, yakni menjadi beban yang harus ditanggung bersama oleh rakyat. Karena itu, evaluasi di sektor migas mendesak dilakukan agar kemudian menjadi berkah.
Indonesia yang juga produsen seharusnya mendapat konstribusi positif dari kenaikan harga minyak dunia. Karena itu, kenaikan harga minyak dunia seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki permasalahan minyak nasional dari hulu ke hilir.
Bisa Anda jelaskan lebih lanjut?
Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya sejauh ini dinilai para ekonom dan peneliti gagal mendorong industri ekstraktif seperti migas dan pertambangan untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Kecemasan terhadap kemiskinan yang timbul dari eksploitasi sektor migas akhirnya mendorong Bank Dunia meninjau kembali keberadaan industri ekstraktif itu. Tinjauan itu, intinya, agar industri pertambangan berkontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Merujuk kepada review Bank Dunia itu, industri pertambangan bisa berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi, dibutuhkan berbagai perubahan kebijakan, institusi, dan kegiatan yang menciptakan operasi industri ekstraktif yang prokelompok miskin dan selaras prinsip pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan studi LP3ES soal eksplorasi migas 2006-2007, kenaikan harga minyak di masa depan dikhawatirkan membuat bangsa terjerembab dalam krisis energi dan kemiskinan yang lebih parah.
Bagaimana solusinya menurut Anda?
Saya kira, perlu dibentuk Komisi Pertambangan sekuat KPK untuk mencari solusi agar kenaikan harga minyak dunia menjadi berkah, salah satunya adalah mengupayakan perbaikan governance dalam pengelolaan industri ekstratif yang mendorong partisipasi masyarakat sipil, transparansi dalam penerimaan perusahaan (keuntungan), dan mekanisme yang menjamin persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat/lokal yang terkena dampak industri ekstraktif.
Good governance dan good corporate governance harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun institusi swasta yang bergerak di sektor migas. Partisipasi masyarakat lokal/adat juga harus diakomodasi agar bisa memperoleh manfaat, bukan mudharat dari eksplorasi tambang. [mor]