Pada Jumat (26/2), sebenarnya saya sedang merasa meriang dan tenggorokan terasa sakit. Maka diputuskan untuk minta ijin. Tapi ada saja, walau lagi libur tak meliput ada narasumber yang berkirim informasi.
Tentu ada baiknya, informasi ini di bagikan pada semua, biar tak mubazir. Karena pasti ada setitik manfaat. Minimal menjadi bahan referensi dan penambah informasi, khususnya terkait kinerja pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia yang berbaik hati mengirimkan informasi dalam bentuk rilis berita. Dalam rilisnya, Chusnunia, menyorot program Kota Terpadu Mandiri (KTM) hasil lansiran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Chusnunia, walau ia politisi PKB, tapi nampak mesti kritis juga terhadap kerja bosnya itu. Dimatanya Kota Terpadu Mandiri itu belum terlihat terpadu. Bahkan terkesan, program yang berjalan sendirian alias tak bersinergis dengan program kementerian lain.
Alhasil keberadaan KTM agak mubazir. Manfaatnya tak terlalu signigfikan dirasakan para transmigran yang daerahnya dijadikan penerapan program KTM itu.
Menurutnya, program hasil racikan dari kementerian yang dipimpinnya itu dari sisi hasil belum maksimal. Bahkan terkesan tanpa perencanaan yang terkoordinasi dengan kementerian lain. Sehingga efek dari program itu belum terasakan secara signifikan oleh para transmigran.
"Progran Kota Terpadu Mandiri (KTM) ternyata belum optimal dilaksanakan. Di sejumlah daerah, konsep pembangunan kawasan transmigrasi itu terkendala minimnya pembangunan infrastruktur atau fasilitas pendukung. Ini harus disikapi serius oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," tuturnya dalam rilis yang dikirim via email itu.
Padahal, kata dia, kalau KTM itu terintegrasi dengan program lainnya dari kementerian terkait, keberadaannya akan membantu pengembangan potensi ekonomi daerah transmigrasi. Jangan sampai KTM itu hanya bagus pada tataran konsep dan desain, tapi pada ranah implementasinya justru terkesan mubazir.
Chusnunia mencontohkan penerapan KTM di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat yang ternyata setelah ditinjau oleh dewan, keberadaannya tak maksimal. Hal itu disebabkan infrastruktur pendukungnya tidak ada.
Mengherankan, daerah yang potensi ekonominya adalah pertanian, tapi tak dilengkapi dengan keberadaan infrastruktur irigasi.
"Bagaiman daerah itu mau berkembang kalau irigasinya tidak ada? Transmigran yang susah payah mengolah sawah dan lahan mereka bisa gagal panen, tegasnya.
Catatan dia, selama melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah transmigran, selain soal minimnya insfrastruktur irigasi, yang banyak dikeluhkan oleh transmigran adalah minimnya infrastruktur jalan menuju lokasi KTM. Di setiap kunjungan kerja, Komisi IX banyak menemukan jalan masuk menuju KTM rusak berat sehingga sulit dilewati oleh kendaraan.
"Jalan menuju KTM biasanya jelek. Ini bisa memperlambat akses transaksi ekonomi, ujarnya.
Padahal dari sisi grand design, KTM cukup ideal untuk meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi secara terpadu. Selama ini, banyak daerah penempatan transmigrasi tidak berkembang karena hanya didasarkan pada Satuan Pemukiman (SP) atau desa, tanpa mempertimbangkan keterpaduan pengelolaannya. Infrastrukturnya pun hanya terbatas dan minim akses ke daerah luar.
"Karena KTM itu sifatnya terpadu, mestinya pada Kemenakertrans segera membangun sinergi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum(PU), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan," katanya.
Karena tiga kementerian itu, kata dia, adalah stakeholder utama untuk membangun KTM. Apalagi masalah utama dari kawasan transmigrasi selama ini selalu terkait dengan irigasi, infrastruktur jalan, dan minimnya pelayanan kesehatan yang memadai.
Paling tidak kalau tercipta sinergitas dengan tiga kementerian itu, kebijakan dan program KTM tak terkesan mubazir. "Sehingga program kementerian tenaga kerja dan transmigrasi itu tak terkesan berjalan sendiri-sendiri,"pungkasnya.
Soal masih kurangnya koordinasi dalam mengimplementasikan program kebijakan diakui pula oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Misalnya, ia memberi contoh, pembangunan di wilayah perbatasan. Atau diwilayah NKRI yang langsung berhadapan dengan batas negara lain.
Hal itu dikatakan, Gamawan saat menggelar jumpa pers, dikantornya, pekan lalu. Misalnya, kata dia, Kementerian PU jalan sendiri bangun infrastruktur, begitu pun dengan kementerian pendidikan nasional dengan program pendidikannya. Tapi karena tidak ada koordinasi, pembangunan di dearah perbatasan itu tambal sulam.
"Maka agar pembangunan di wilayah perbatasan itu terintegrasi, dibentuk badan khusus wilayah perbatasan. Sehingga nantinya, badan itu yang mengkoordinasi setiap rancang rencana pembangunan di wilayah perbatasan dari setiap kementerian. Sehingga tak seperti sekarang berjalan sendiri-sendiri," kata Mendagri panjang lebar.
agus supriyatna
(agusupriyatna@gmail.com)
