inovasi portal berita
Minggu, 12 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS

Pengamat Berpihak Pada Penguasa

Headline
inilah.com/Wirasatria
Oleh:
Jumat, 5 Maret 2010 | 09:38 WIB
Usai sudah tugas Pansus DPR-RI terkait kasus Bank Century (BC) seiring dengan berakhirnya sidang paripurna DPR yang membahas laporan hasil Pansus, Rabu (3/3) malam.

Sebagaimana diketahui, sidang paripurna menetapkan Opsi C yang menganggap bahwa proses merger dan bail out terhadap BC bermasalah dan melanggar hukum.

Keputusan sidang paripurna diambil dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. Hasilnya, 325 suara yang merupakan gabungan dari anggota F-Partai Golkar, F-PDIP, F-PKS, F-Partai Hanura, F-Partai
Gerindra, F-PPP dan 1 orang dari F-PKB, memilih Opsi C, mengungguli 212 suara
gabungan F-Partai Demokrat, F-PKB minus 1 orang dan F-PAN yang memilih Opsi A (menerima kebijakan bail out BC).

Selama bekerja melakukan peneylidikan terhadap berbagai hal yang berkait dengan proses merger hingga kebijakan pemberian dana talangan kepada BC, selama itu pula Pansus DPR menjadi sorotan publik.

Berbagai masukan, pendapat, saran, kritikan bahkan cemohan yang tidak sedikit di antaranya bernada sumbang dan apatis terhadap kinerja Pansus BC ini, karena dianggap tidak akan jauh berbeda nasibnya dengan pansus-pansus sebelumnya.

Tetapi yang menarik disimak dalam kaitan tersebut adalah pendapat dan komentar para pengamat politik dan ekonomi dalam menyoroti aktivitas Pansus Hak Angket BC, terutama yang terkait dengan substansi permasalahan.

Tercatat di antaranya komentar pengamat politik, Fachri Ali, yang secara terang-terangan mengkritik anggota Pansus BC, Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, yang dinilainya terlalu berlebihan menyerang Menkeu Sri Mulyani.

Fachri mengatakan, Bambang Soesatyo ini depositonya sudah banyak, tapi bagaimana dengan rakyat yang tidak punya apa-apa, akan semakin menderita kalau kondisi negara seperti ini (maksudnya ,pemerintah dihujat terus.).

Selanjutnya, Maswadi Rauf, pengamat politik yang juga gurubesar UI, mengatakan, Pansus BC tidak lebih dari hiburan politik belaka, atau Arbi Sanit yang menganggap Pansus BC merupakan pekerjaan sia-sia dan hanya menjadi alat dari kepentingan pihak tertentu yang berseberangan dengan pemerintah.

Di sisi lain, pengamat ekonomi Aviliani berpendapat, Pansus BC ikut memperlemah kondisi perekonomian kita saat ini karena menuding pemerintah (Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani) yang belum tentu melakukan kesalahan.

Sebelumnya, pengamat J Kristiadi, mendesak Presiden SBY untuk mengambil tindakan terhadap mitra koalisi yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah. Di luar itu, pengamat Syamsul Hadi justru mengapresiasi kerja Pansus dan berharap rekomendasi yg meminta pengunduran diri Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, segera direalisasikan.

Penulis tidak tahu persis dasar pemikiran yang melatarbelakangi ungkapan pendapat dan pernyataan para pengamat politik/ekonomi tersebut, kecuali bahwa para pengamat sejatinya haruslah memberikan pencerahan dan pemahaman kepada khalayak mengenai kondisi yang tengah dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.

Para pengamat pun seharusnya mahfum bahwa, kondisi sekarang ini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi masa lalu dimana kegiatan anggota DPR di Senayan, hanya diketahui oleh rakyat dari berita dan laporan media massa cetak dan elektronik.

Melalui sidang-sidang yang dinyatakan terbuka bahkan disiarkan langsung (real time), rakyat kini bisa menangkap, menyerap dan menilai apa yang terjadi.

Jika kemudian para pengamat melontarkan pandangan atau pendapat yang tidak sejalan dengan pemahaman rakyat, jangan salahkan kalau rakyat punya penilaian miring terhadap apa yang disampaikan oleh para pengamat, termasuk apabila rakyat menganggap bahwa pengamat tertentu melontarkan pendapat yang mengandung/bermuatan pesan khusus dari penguasa.

Seyogyanya kita bersyukur bahwa proses demokrasi dan berpolitik di DPR kini sudah mengarah kepada apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yang mengedepankan niat dan kehendak untuk mengutamakan kebenaran dan mengabaikan rekayasa demi kepentingan kelompok/pihak tertentu.

Kecuali apabila kita tetap ingin berada dalam kondisi yang selama ini membuat bangsa Indonesia selalu terpuruk akibat ulah segelintir orang yang mengkhianati demokrasi.

Syariefuddin Soeltan (rieftan@yahoo.co.id)
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
6 Komentar
ryo @ Rabu, 10 Maret 2010 | 12:21 WIB
anda tidak fair, kalau anda masukkan pendapat pengamat lain tentu anda tidak akan menyatakan opini seperti ini. katakan misalnya pendapat Hendri Saparini, Kwik kian gie dll pengamat. Berfikirlah balance sedikit saja, jangan press selalu memojokkan pemerintah. Mohon maaf untuk ini saya tidak sependapat dengan anda.
retno koesdiati @ Sabtu, 6 Maret 2010 | 15:21 WIB
sy setuju dg pengamat yg obyektif dan pro kebenaran. klo di mata mrk pemerintah sby-pak boed-ibu ani benar knp tdk? jangan terkecoh oleh politisi senayan & pemberitaan bbrp media yg nyaris melakukan trial by the press.
Reva @ Jumat, 5 Maret 2010 | 20:12 WIB
Saya sangat setuju dengan tulisan anda, saya lihat kerjaan pengamat2 yang anda sebut ini cuma berkomentar kadang di tengah2 kadang membela penguasa, saya lihat tujuan mereka ini cuma satu suatu saat di tarik ke lingkaran kekuasaan, entah itu di kabinet, staff ahli kepresidenan, komisaris BUMN, dll.
poer @ Jumat, 5 Maret 2010 | 19:42 WIB
saya sangat setuju dengan pendapat para pengamat karena saya sebagai bagian rakyat sama sekali tidak merasa diwakili dengan benar. Dengan tidak didengarnya pendapat para bankir pada masa krisis terlihat jelas sekali keinginan politiknya untuk menyudutkan Boediono dan Sri Mulyani. Saya hanya setuju bahwa BI harus dibenahi karena tidak mampu mengelola Century yang seharusnya sudah ditutup sejak lama. Namun untuk mengatakan bahwa tidak ada krisis perbankan pada saat itu di Indonesia betul2 sangat janggal. Saya maklum bahwa tidak mungkin tupai merasakan dinginnya air kalau dia tidak bisa dan tidak mau menjadi ikan.
nugraha @ Jumat, 5 Maret 2010 | 13:00 WIB
Saya setuju dgn pengamat koq. Berpihak ke penguasa tidak melulu sebuah dosa o.r kejahatan..kalau penguasa ada di pihak yg dianggap benar. Sementara anggota DPR ribut ga keruan..dan ga jelas ujungnya mau apa. Lihatlah..contoh komisi 3 saat memanggil KPK, KEPOLISIAN dst saat kasus bibit chandra. Hanya menghabiskan waktu...sementara justru kasus itu diselesaikan oleh presiden..dan pihak aparat sendiri. Ga ada hub dengan hasil2 dari komisi 3 tempo hari. Mulailah dgn berfikir positive. Kalau kita mulai dgn selalu mencap penguasa otoriter korup...ya siapapun orangya..kita akan bersikap negative. AKibatnya demo selalu ada...pembangunan selalu akan tersendat2.. Inget loh pansus itu hanya soal urusan orang2 jakarta thok. Ga ada urusan dgn 200 juta rakyat lainnya. Media TV aja yg bikin semuanya seolah2 menjadi "heboh". Saya kadang berfikir ada yg salah dgn strategy pembangunan kita. Mestinya kita kedepankan pembangunan ekonomi dulu..daripada pembangunan demokrasi..yang nyata2..menjadikan rakyat semakin jauh dari sejahtera. Biar demokrasi dibangun ketika kita semua sejahtera. Mohon maaf..saya tidak setuju dgn anda. Dari saya...rakyat biasa...
yo @ Jumat, 5 Maret 2010 | 12:59 WIB
saya berpendapat, setuju dg ada pengamat yg bela pepemerintah, ini hanya kebetulan saja, pengamat itu objective sedangkan fraksi di dpr berpihak kepentingan partainya, disini terdpt ke tdk jujuran, sangat terasa sekali pengiringan opini se-olah pad Bud & SMI yg salah.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.