Usai sudah tugas Pansus DPR-RI terkait kasus Bank Century (BC) seiring dengan berakhirnya sidang paripurna DPR yang membahas laporan hasil Pansus, Rabu (3/3) malam.
Sebagaimana diketahui, sidang paripurna menetapkan Opsi C yang menganggap bahwa proses merger dan bail out terhadap BC bermasalah dan melanggar hukum.
Keputusan sidang paripurna diambil dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. Hasilnya, 325 suara yang merupakan gabungan dari anggota F-Partai Golkar, F-PDIP, F-PKS, F-Partai Hanura, F-Partai
Gerindra, F-PPP dan 1 orang dari F-PKB, memilih Opsi C, mengungguli 212 suara
gabungan F-Partai Demokrat, F-PKB minus 1 orang dan F-PAN yang memilih Opsi A (menerima kebijakan bail out BC).
Selama bekerja melakukan peneylidikan terhadap berbagai hal yang berkait dengan proses merger hingga kebijakan pemberian dana talangan kepada BC, selama itu pula Pansus DPR menjadi sorotan publik.
Berbagai masukan, pendapat, saran, kritikan bahkan cemohan yang tidak sedikit di antaranya bernada sumbang dan apatis terhadap kinerja Pansus BC ini, karena dianggap tidak akan jauh berbeda nasibnya dengan pansus-pansus sebelumnya.
Tetapi yang menarik disimak dalam kaitan tersebut adalah pendapat dan komentar para pengamat politik dan ekonomi dalam menyoroti aktivitas Pansus Hak Angket BC, terutama yang terkait dengan substansi permasalahan.
Tercatat di antaranya komentar pengamat politik, Fachri Ali, yang secara terang-terangan mengkritik anggota Pansus BC, Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, yang dinilainya terlalu berlebihan menyerang Menkeu Sri Mulyani.
Fachri mengatakan, Bambang Soesatyo ini depositonya sudah banyak, tapi bagaimana dengan rakyat yang tidak punya apa-apa, akan semakin menderita kalau kondisi negara seperti ini (maksudnya ,pemerintah dihujat terus.).
Selanjutnya, Maswadi Rauf, pengamat politik yang juga gurubesar UI, mengatakan, Pansus BC tidak lebih dari hiburan politik belaka, atau Arbi Sanit yang menganggap Pansus BC merupakan pekerjaan sia-sia dan hanya menjadi alat dari kepentingan pihak tertentu yang berseberangan dengan pemerintah.
Di sisi lain, pengamat ekonomi Aviliani berpendapat, Pansus BC ikut memperlemah kondisi perekonomian kita saat ini karena menuding pemerintah (Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani) yang belum tentu melakukan kesalahan.
Sebelumnya, pengamat J Kristiadi, mendesak Presiden SBY untuk mengambil tindakan terhadap mitra koalisi yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah. Di luar itu, pengamat Syamsul Hadi justru mengapresiasi kerja Pansus dan berharap rekomendasi yg meminta pengunduran diri Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, segera direalisasikan.
Penulis tidak tahu persis dasar pemikiran yang melatarbelakangi ungkapan pendapat dan pernyataan para pengamat politik/ekonomi tersebut, kecuali bahwa para pengamat sejatinya haruslah memberikan pencerahan dan pemahaman kepada khalayak mengenai kondisi yang tengah dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.
Para pengamat pun seharusnya mahfum bahwa, kondisi sekarang ini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi masa lalu dimana kegiatan anggota DPR di Senayan, hanya diketahui oleh rakyat dari berita dan laporan media massa cetak dan elektronik.
Melalui sidang-sidang yang dinyatakan terbuka bahkan disiarkan langsung (real time), rakyat kini bisa menangkap, menyerap dan menilai apa yang terjadi.
Jika kemudian para pengamat melontarkan pandangan atau pendapat yang tidak sejalan dengan pemahaman rakyat, jangan salahkan kalau rakyat punya penilaian miring terhadap apa yang disampaikan oleh para pengamat, termasuk apabila rakyat menganggap bahwa pengamat tertentu melontarkan pendapat yang mengandung/bermuatan pesan khusus dari penguasa.
Seyogyanya kita bersyukur bahwa proses demokrasi dan berpolitik di DPR kini sudah mengarah kepada apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yang mengedepankan niat dan kehendak untuk mengutamakan kebenaran dan mengabaikan rekayasa demi kepentingan kelompok/pihak tertentu.
Kecuali apabila kita tetap ingin berada dalam kondisi yang selama ini membuat bangsa Indonesia selalu terpuruk akibat ulah segelintir orang yang mengkhianati demokrasi.
Syariefuddin Soeltan (rieftan@yahoo.co.id)
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !