INILAH.COM, Jakarta - Amerika Serikat tengah mendorong PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran. Pemberian sanksi itu terkait dengan pembangkangan Iran terhadap tudingan (AS) bahwa negara Islam di Teluk Persia itu terus mengembangkan senjata nuklir.
Pembangkangan Iran dinilai membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, dan tentu saja ketentraman serta keselamatan enam miliar umat manusia. Bagi pihak yang mengikuti perkembangan hubungan bilateral AS dan Iran, sikap AS ini bukanlah hal mengejutkan. Inisiatif AS ini hanyalah pernik kecil dari begitu banyaknya ketidaksukaan Washington terhadap rezim yang berkuasa di Teheran.
Rezim yang berkuasa di Iran dalam 30 tahun terakhir ini merupakan pemimpin Islam yang sangat tidak setuju dengan siapapun yang menjadi Presiden di AS. Ini diawali dengan Revolusi Islam yang dipimpin almarhum Ayatullah Khomeini. Inilah yang menjadi pemicu permusuhan berkepanjangan antardua negara.
Sejak Revolusi Islam yang menumbangkan rezim Shah Iran 30 tahun lalu, hubungan bilateral AS-Iran terus memburuk. Maklum Shah Iran merupakan sekutu terkuat AS di Teluk Persia. Di era Perang Dingin, AS menjadikan Iran sebagai sekutu terkuat karena lokasi Teheran sangat strategis untuk kawasan. Dari Iran ke Eropa Barat maupun ke Eropa Timur, relatif cukup dekat. Begitu pula ke Afrika maupun Timur Jauh. Apalagi bagi kawasan Timur Tengah yang merupakan 'sumbu' dari semua peperangan usai Perang Indochina.
Shah yang didukung Washington digantikan Ayatullohh Khomeini, tokoh Islam Iran anti-AS. Keberhasilan Khomeini menumbangkan rezim dukungan AS, sangat fenomenal. Sebab Khomeini yang berdiam di Paris mampu menjatuhkan pemerintahan Shah hanya dengan dakwah-dakwah lewat tape recorder. Secara tidak langsung Khomeini mempermalukan AS. Karena malu, AS punya dendam kepada Khomeini, Islam dan kelanjutan rezim anti-AS di Iran.
Demikian buruknya hubungan kedua negara, bukan hanya AS yang marah kepada para pemimpin Islam Iran. Tetapi sebaliknya pemimpin Iran melakukan de-Amerikanisasi sampai dengan soal yang paling kecilpun.
Misalnya mengganti pola berpakaian lelaki Iran. Sejak Khomeini berkuasa, semua lelaki Iran tidak ada lagi yang memakai kemeja dengan dasi. Kemeja dan dasi dianggap bagian dari budaya AS yang harus dihapus dari pola hidup masyarakat Iran. Lelaki Iran mempopulerkan kemeja gamis.
Jadi inisiatif AS menjatuhkan sanksi kepada Iran yang ingin memanfaatkan PBB hanya dan semakin mempertegas bahwa permusuhan kedua negara yang sudah berlangsung tiga dekade akan terus berlanjut.
Yang menjadi pertanyaan, apakah sanksi PBB itu akan membuat Iran jera, dan sejauh bagaimana efektifitasnya? Demikian pula apakah PBB masih dapat dianggap sebagai sebuah lembaga netral atau bagaimana?
Melihat karakter Presiden Iran Ahmadinejad, agaknya sanksi itu tidak akan membuat Iran jera. Ia bahkan pagi-pagi membuat pernyataan kontroversi yang sebetulnya bisa membuat AS lebih marah lagi. Presiden Iran itu, misalnya, menyebut peristiwa 11 November 2001, serangan pesawat terhadap gedung WTC di New York, sebagai sebuah 'rekayasa' AS saja. Dengan peristiwa itu, kata Presiden Iran, AS punya alasan menyerang dan menduduki Afghanistan.
Sanksi PBB memang dirasakan sebagai hukuman masyarakat internasional. Artinya bila Iran dikenai sanksi oleh PBB, berarti semua anggota PBB akan mengucilkan Iran dari pergaulan internasional. Bentuk pengucilan bermacam-macam. Yang paling sering diterapkan adalah sanksi ekonomi atau perdagangan.
Namun tampaknya Iran menyadari dari semua sanksi PBB, tak satupun yang benar-benar mematikan. Dalam hal ekonomi dan perdagangan, pasti ada saja negara ketiga yang ingin memetik keuntungan dari pemblokiran PBB terhadap Iran.
Sehingga jika pengucilan itu jadi tolok ukur, maka sanksi moral memang akan sangat merugikan Iran, tetapi secara komersil sebenarnya tidak demikian.
Iran masih tetap akan dicari negara lain untuk bermitra. Hanya bedanya yang keluar nama dalam kemitraan ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Sebab kalau pemerintah, hal itu bertentangan dengan prinsip keanggotaan di PBB.
Fakta lain juga ikut berbicara. Bahwa akuntabiltas PBB tidak lagi tinggi. Ini terjadi demikian antara lain karena PBB tidak lagi independen atau netral sebagaimana semestinya. PBB semakin dilihat sebagai alat legitimasi AS. Skenarionya begini: agar sebuah kebijakan tidak dilihat sebagai sebuah agenda AS semata, maka AS kemudian menggunakan pengaruhnya di PBB.
Bagi AS mempengaruhi PBB bukanlah hal sulit. Selain Markas PBB berada di New York, AS, sekitar 30% dana operasi PBB dibiayai Washington. Lewat strateginya, AS dapat membuat diplomat asing di PBB kehilangan sebagian kenyamanan hidup di New York. Ini sudah pernah dirasakan oleh sejumlah anggota PBB hingga muncul persoalan agar PBB direformasi.
Dalam kasus Iran, tampaknya semua anggota tetap DK PBB mendukung gagasan AS untuk memberikan sanksi kepada Teheran. Dengan begitu dendam AS kepada Iran tetap akan tersalurkan lewat PBB. [mor]