DPR Boikot Rapat Menkeu Hambat Pertumbuhan Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta - Pemboikotan pada rapat-rapat di DPR yang dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan mengorbankan masyarakat secara luas.

"Kalau begini kebijakan ekonomi akan dikorbankan. Terhadap pertumbuhan ekonomi minimal, artinya kemampuan pemerintah mendongkrak pertumbuhan akan terbatas," ujar pengamat ekonomi dari Standard Chartered, Fauzi Ichsan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/3).

Jawaban tersebut terlontar menanggapi khabar DPR akan memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menkeu. Seperti yang diketahui, belakangan ini hubungan Menkeu dan DPR sedang tidak harmonis karena kasus dana talangan Bank century.

Ia menuturkan, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Pasalnya kebijakan-kebijakan pemerintah harus diambil berdasarkan persetujuan DPR. "Misalnya APBN, APBN kan harus disetujui DPR. Makanya harus ada kerjasama antara pemerintah dan DPR supaya efektif," tutur Fauzi.

Ia mengatakan pemboikotan tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan anggota DPR dalam memilah antara kasus Bank Century dengan kebijakan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah dan DPR, dalam hal ini penetapan APBN.


"Kadang-kadang kita bingung, di satu sisi partai koalisi mendukung Pemerintahan SBY walaupun menyerang Wakil Presiden dan Menteri Keuangan yang termasuk terbaik di pemerintahan. Tapi di hal lain mereka (anggota DPR) tidak bisa memilah antara kasus Bank Century dengan kebijakan ekonomi yang harus dilakukan bersama DPR. Ini buat banyak analis bingung, termasuk saya," ujarnya.

Fauzi juga masih mempertanyakan alasan pemboikotan tersebut. Menurutnya, sampai sekarang Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dinyatakan bersalah dalam kasus Bank Century tersebut. Oleh karena itu, semua pihak harus tetap memegang asas praduga tak bersalah.

"Kita bicara kenapa diboikot, karena belum tentu dia salah kan. Sampai sekarang KPK belum menemukan indikasi itu. Seharusnya kita masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Kasarnya, kalau anggota DPR menghadapi masalah hukum harus non aktif, kan nggak," tegasnya. [cms]