inovasi portal berita
Sabtu, 11 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS

Inilah Kontradiksi RAPBN-P 2010

Headline
Harry Azhar Azis
Oleh: Wahid Ma'ruf
Rabu, 10 Maret 2010 | 12:07 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Beberapa poin dalam RAPBN-P 2010 dinilai memiliki kontradiksi seperti pada pertumbuhan ekonomi, target SBI, inflasi dan penurunan penerimaan pajak.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis kepada INILAH.COM kemarin. "Pengajuan RPABN-P 2010 adalah hak pemerintah, kita akan membahasnya di DPR walaupun sangat kontradiksi," jelasnya.

Dalam usulan yang diakukan ke Badan Anggaran DPR, lanjut Harry, target pertumbuhan ekonomi 5,5%. Target ini dinaikkan 0,5% dengan konsekuensi penambahan belanja APBN menjadi Rp110 triliun. Dengan demikian total belanja dala RAPBN-P 2010 menjadi Rp1.147 triliun. "Dengan target pertumbuhan tersebut masih kurang untuk menggerakkan ekonomi, khususnya mengurangi kemiskinan dan menambah penyerapan tenaga kerja," katanya.

Untuk target inflasi berubah dari 5% menjadi 5,7%Sementara pemerintah dan Bank Indonesia mengendalikan inflasi harus di bawah 5%. Untuk target Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 6,5% menjadi 7%. Hal ini menghambat bergeraknya sektor riil karena kredit perbankan masih sulit mengucur ke dunia usaha.

Perubahan lain adalah penerimaan pajak yang turun. Sementara proses pemulihan ekonomi global sudah mulai menunjukan hasil yang berpengaruh terhadap aktifitas usaha di dalam negeri. Padahal penerimaan pajak merupakan salah satu andalan sumber pendapatan negara. Untuk pola belanja negara yang diharapkan dapat mendukung pembangunan jaringan infrastruktur hanya ditambah Rp44 triliun saja. Dengan demikian dikhawatirkan alokasi untuk infrastruktur menjadi sedikit.

Untuk defsiti dalam RAPBN-P 2010 berubah dari 1,6 menjadi 2,2. dengan defisit yang membengkak tentu ada konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah salah satunya adalah memilih opsi menambah pembiayaan melalui utang. "Kita akan mulai membahas dengan pemerintah mulai bulan April dan selesai pada 3 Mei mendatang. Meskipun ada upaya pembaikotan terhadap Menkeu tetapi tergantung masing-masing anggota, kita tidak dapat mengatasnamakan DPR," jelasnya. [hid]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.