INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa rencana pemboikotan terhadap Menkeu Sri Mulyani dalam rapat anggaran RAPBN 2010 adalah wajar dan masuk akal.

Ini, larena Presiden SBY sampai saat ini belum menindaklanjuti rekomendasi Paripurna.

"Wajar dan itu pilihan masuk akal," ujar Anggota Komisi XI dari fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari ketika dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Rabu (10/3).

Bahkan menurut Eva, Ketua Fraksinya sudah mewacanakan langkah pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat-rapat, baik rapat anggaran maupun
rapat Komisi XI yang bermitra dengan bagian keuangan.

"Karena Presiden juga tidak menindaklanjuti rekomendasi pansus melalui paripurna DPR," kata dia.

Menurut Eva, dengan ketidakhadiran Fraksi PDIP, berarti rapat dengan Menkeu tidaklah quorum. Padahal, dalam setiap rapat kerja di DPR, keputusan harus diambil secara kuorum.

Karena itulah, sikap Presiden yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pansus untuk menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani akan berimplikasi pada DPR yang akan memberi tekanan.

"DPR harus menghormati paripurna. Kepada Sri Mulyani, Pansus sudah menyatakan ada pelanggaran pada pemberian PMS atau bailout. DPR bisa menggunakan kewenangannya melalui Hak Anggaran untuk menekannya jika memang tidak legitimate," pungkasnya.[mev/ims]