Pramono: PDIP Harus Kritisi Kebijakan Pemerintah

INILAH.COM, Banda Aceh - Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menyatakan, kader PDIP harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, agar mendapat simpati dari masyarakat.

"Meskipun PDIP Aceh tidak ada wakil di parlemen, tapi saya berharap para kader partai tetap kritis untuk kepentingan rakyat," katanya pada pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Aceh di Banda Aceh, Rabu (10/3).

Dikatakan, bila kader PDIP tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, maka berpeluang besar untuk mendapatkan konstituen di masa mendatang. Adapun peluang itu adalah mendengarkan denyut nadi masyarakat, mengontrol kebijakan pemerintah di daerah dan memperjuangkan aspirasi arus bawah.

"Itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh pengurus ke depan, sehingga PDIP di Aceh akan mampu bersaing dengan partai lainnya," kata Pramono yang juga wakil ketua DPR RI.

Menurut dia, DPD PDIP Aceh pernah menempatkan dua wakilnya di Senayan lewat pemilihan yang terjadi pada dua periode sebelumnya. Karena itu, ia mengatakan, PDIP bukanlah partai gurem yang tidak memiliki konstituen di daerah berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa itu.

Ia merasa yakin dan optimistis peluang itu akan bisa dicapai kembali oleh pengurus ke depan guna menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat untuk partai itu.

"Semua itu akan terwujud bila pengurus yang akan memimpin DPD PDIP periode 2010-2015 mau bekerja dari sekarang dan sampai habis masa kepengurusan," jelasnya.

Dia mengharapkan, hal tersebut dapat diwujudkan oleh pengurus ke depan, sehingga peluang yang ada dapat diraih guna menjadikan partai itu memperoleh wakilnya di parlemen sesuai tingkatan.

"Saya berharap semua DPC hingga DPD dapat bekerja maksimal untuk menjadikan partai PDIP sebagai sebuah partai yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap negara dan bangsa," ujar Pramono. [*/mut]