INILAH.COM, Jakarta - Jika jadi go public, pemerintah harus menjaga saham PT Garuda Indonesia agar tidak dipermainkan investor. Kalau gagal, risikonya asset Bank Mandiri bisa jeblok.
Keinginan Garuda Indonesia menjadi perusahan publik semakin nyata. Selasa (9/3), Kementrian BUMN menyatakan bahwa penjaminan emisi IPO Garuda Indonesia akan diumumkan Juni.
Seperti diketahui, maskapai penerbangan nasional ini akan menawarkan saham perdana ke publik (IPO) pada pertengahan 2010. Dari IPO tersebut, Garuda berharap mampu meraup dana segar US$300 juta.
Tetapi tidak semua hasil penjualan saham itu akan masuk ke kantung Garuda. Sebab, 10,6% di antaranya merupakan milik Bank Mandiri. Saham tersebut adalah hasil pengkonversian utang Garuda ke Mandiri. Sebelum dikonversikan jadi saham, utang tersebut berupa mandatory convertible bond (MCB) dengan kupon 4% dan tenor lima tahun.
Bagi Bank Mandiri, MCB itu selalu menjadi duri dalam daging. Kalau tak ditagih, kredit macet (NPL) Mandiri meroket. Kalau ditagih, Garuda memang tak punya duit. Belakangan, pemerintah berencana menjual 40% saham Garuda kepada publik.
Agar bisa leluasa melantai di bursa, utang MCB ke Mandiri harus dilunasi dulu. Syukurlah, tahun lalu BI mengizinkan Mandiri mencatatkan piutang MCB di Garuda sebagai saham dalam buku.
Pengamat pasar modal Felix Sindhunata menilai, rencana IPO Garuda pada pertengahan 2010 adalah waktu yang tepat karena krisis ekonomi sudah lewat. Masalahnya, menurut Felix, saham yang akan diterima Bank Mandiri punya risiko pasar.
Karena itu, Pemerintah melalui sekuritas pelat merah yang biasanya dipilih dalam proses IPO BUMN harus bisa menjaga saham Garuda milik Mandiri. Caranya adalah dengan menyiapkan dana siaga untuk menopang kinerja saham tersebut. Ini penting agar kualitas aset Mandiri tidak menurun, imbuhnya.
Namun, Felix mengingatkan banyaknya investor yang akan memainkan saham Garuda. Investor kadang-kadang kurang ajar. Mereka tahu saham Garuda dilindungi, bisa saja dijadikan mainan mereka, katanya. [mdr]