Giliran Cak Imin Meradang

INILAH.COM, Yogyakarta PKB belum juga lepas dari kisruh. Kali ini, giliran Muhaimin 'Cak Imin' Iskandar yang meradang. Betul, parpol bernomor urut 13 sudah ia genggam secara legal. Tapi, cipratan 'Skandal Mangrove' mengusiknya.
Di satu sisi, Cak Imin dan kubunya kini jauh lebih tenang. Dua kemenangan telak atas PKB pecahan pimpinan Ali Masykur Musa yang didukung KH Aburrahman 'Gus Dur' Wahid sudah dibukukan. Di PN Jakarta Selatan maupun di Mahkamah Agung, gugatan Gus Dur mentah.
Dengan keputusan dua lembaga peradilan itu, otomatis Cak Imin dianggap sah dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Nomor urut 13 tanda kesertaan PKB di Pemilu 2009 pun sudah bisa ia usung ke mana-mana dengan gagah selama masa kampanye.
Gus Dur, memang, belum menyerah. Ia menyatakan siap menempuh cara lain. Tapi, sepanjang cara itu berada di koridor hukum, hampir bisa dipastikan ia tetap bakal kalah. Paling ekstrem, sebagaimana beberapa kali disebutnya, ia akan mengajak pendukungnya untuk jadi golput (golongan putih) saja.
Sebetulnya, terhadap Gus Dur yang notabene pamannya, Cak Imin sudah berupaya membuka diri. Bahkan, ia juga menyatakan siap islah. Tapi, sampai Minggu (20/7), Gus Dur keukeuh menampik ajakan rekonsiliasi itu. Ia sudah mutung dan menganggap keponakannya itu keluar jalur.
Meski begitu, bukan itu yang membuat Cak Imin meradang. Emosinya menggelegak akibat cipratan 'Skandal Mangrove', yakni kasus korupsi alih hutan bakau Tanjung Siapi-api yang menyeret Yusuf Emir Faishal, politisi PKB, sebagai terdakwa.
Ceritanya berawal dari keterangan Yusuf di hadapan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Yusuf mengaku pernah mentransfer uang Rp 300 juta lewat BNI ke rekening Aris Junaidi, bendahara PKB. Uang itu, katanya, untuk membantu pengobatan Gus Dur.
Gus Dur dengan tegas menampik. Yenny Wahid, putrinya, malah menuding dana dari Yusuf mampirnya ke Cak Imin dan orang-orangnya. Cak Imin spontan bereaksi. Merasa difitnah, ia berencana menggugat Yenny lewat jalur hukum.
Belum lagi rencana itu dijalani, Cak Imin sudah menggelindingkan dalil baru. Ia meminta tim hukumnya mempersiapkan materi untuk menuntut Aris melalui jalur hukum. Ia menganggap Aris telah melakukan black campaign sekaligus memfitnah dan mencemarkan nama baiknya.
"Saya sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah mengambil Rp 13 miliar seperti yang ia tuduhkan kepada saya," cetus Cak Imin.
Kepada wartawan di Yogyakarta, Cak Imin menilai, pernyataan Aris bahwa dirinya pernah menerima dana Rp 13 miliar itu termasuk tindakan pencemaran nama baik. "Itu pidana," tegasnya.
Gugat menggugat ini bakal seru dan mungkin juga berjalan panjang. Jika itu yang terjadi, tentu, sedikit banyak mengusik konsentrasi Cak Imin dan timnya dalam upaya mereka membangkitkan PKB terkait Pemilu 2009.
Cak Imin berada di Yogya dalam rangkan sowan ke Kyai Najib di Krapyak, Bantul, sembari syukuran atas keputusan MA menolak kasasi Gus Dur di Pondok Pesantren Al Qodir, Wukirsari, Cangkringan, Sleman.
Di depan para pengurus DPW PKB DIY dan DPC PKB se-DIY, Cak Imin mengatakan, syukuran dengan berbagai cara termasuk pemotongan tumpeng, tidak ada manfaatnya bagi PKB jika tidak diikuti konsolidasi internal parpol dan kerja keras.
Karena itu, lanjut Cak Imin, yang harus segera dilakukan adalah konsolidasi parpol hingga ke tingkat paling bawah, di tingkat kecamatan. [I3]