INILAH.COM, Jakarta - Langkah politik beberapa fraksi di DPR yang akan memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR dianggap tak proporsional. Bahkan, langkah tersebut disinyalir dapat mencekik kehidupan rakyat.

Pengamat Hukum Tata Negara Yuslim, mengatakan kalangan DPR harus lebih profesional, karena di RAPBN-P adalah hak rakyat. Mungkin saja di dalam anggaran itu ada bantuan gempa, beasiswa untuk mahasiswa atau bantuan untuk orang miskin. Kalau pembahasan RAPBN-P dihadang DPR, tutur dia, berarti DPR telah mencekik, dan menyengsarakan rakyat.

"Ini perlu disikapi kalangan DPR secara profesional dan lebih dewasa. Kalau tidak setuju pada person, jangan kebijakannya yang dipersoalkan," imbuhnya di Padang, Kamis (11/3).

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout (pengucuran dana talangan) Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR, termasuk dalam pembahasan RAPBN-P 2010.

Beberapa fraksi bahkan sudah secara tegas menolak kehadiran mantan Ketua KSSK itu ketika menginjakkan kakinya di DPR. Meski kehadirannya tidak terkait Bank Century, melainkan pembahasan RAPBN-P 2010. Beberapa fraksi itu adalah PDIP dan beberapa anggota Fraksi Partai Golkar serta beberapa anggota Fraksi PAN. [*/jib]