INILAH.COM, Jakarta - Menjilat ludah sendiri. Itulah peribahasa yang cocok atas rencana pemerintah menaikkan tarif listrik sebesar 15%. PLN dinilai inkonsisten dengan rencana efisiensi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, termasuk salah satu pihak yang tidak setuju dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada Juli mendatang. Menurutnya, rencana kenaikan itu terlalu tiba-tiba dan tidak konsisten dengan rencana sebelumnya.
Ia memaparkan, dalam roadmap di bidang kelistrikan, pemerintah akan melakukan efisiensi. Salah satu bentuknya adalah melakukan konversi pembangkit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas.
Menurut Pri, jika efisiensi sejak awal dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa menurunkan subsidi listrik hingga 50%. Karena itu, saya menolak rencana kenaikan tarif listrik ini, katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, kemarin.
Pemerintah dinilai Pri tidak konsisten dengan rencana efisiensi semula. Akibatnya, arah pengelolaan listrik menjadi tidak jelas. Saya tidak melihat adanya urgensi menaikkan TDL pada Juli mendatang, ungkapnya.
Pri Agung juga mempertanyakan dana dari kenaikan tersebut yang belum jelas akan dialokasikan untuk apa. Kecuali, jika ada rencana menyelesaikan persoalan pembangkit listrik atau menambah infrastruktur listrik di tempat tertentu. Hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut, paparnya.
Lebih jauh, Pri mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan TDL sambil menunggu realisasi pembangkit listrik 10 ribu Mega Watt mencapai 80%. Sebab, proyek ini menggunakan batubara sehingga biaya operasional PLN akan turun. Setelah 10 ribu MW terealisasi, TDL tidak perlu dinaikkan. Toh! Margin PLN pun sudah dinaikkan dari 5% jadi 8%, tandasnya.
Padahal di sisi lain, sebelum pelantikan, pada 23 Desember 2009 lalu, Dirut PLN, Dahlan Iskan sudah mengisyaratkan untuk tidak menaikan tarif listrik. Ia akan mengusahakan agar subsidi listrik tidak naik, tapi di sisi lain tidak juga menaikkan tarif listrik.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno juga menolak keras kenaikan TDL. "Kenapa harus naik, kita enggak mau naik. Penolakan kenaikan TDL ini akan kami bawa ke kita rapat koordinasi di Kementerian Bidang Perekonomian," tegas Benny.
Benny mengatakan, rencana kenaikan TDL ini akan menurunkan daya saing industri. "TDL dalam industri itu ibarat bumi dengan langit. Padahal seharusnya pemerintah mendorong daya saing industri dalam negeri bukan sebaliknya dengan kenaikan TDL, mengingat biaya listrik menjadi salah satu komponen daya saing. Kalau TDL dinaikkan maka upaya menaikan daya saing akan terhambat, jelas Benny.
Lebih lanjut Benny menjelaskan listrik dalam komponen biaya industri terutama tekstil cukup besar. Benny mencontohkan, untuk sektor garmen atau pakaian jadi, menelan biaya hingga 20%, sedangkan sektor hulunya hingga 50%.
Benny meminta pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan tersebut. Bulan Mei nanti ada peringatan hari buruh. Jangan sampai langkah tersebut akan membuat kerusuhan sosial, mengingat kenaikan TDL akan berimbas pada pemutusan tenaga kerja, pungkasnya.
Lebih lanjut Benny menjelaskan listrik dalam komponen biaya industri terutama tekstil cukup besar. Benny mencontohkan, untuk sektor garmen atau pakaian jadi, menelan biaya hingga 20%, sedangkan sektor hulunya hingga 50%.
Benny meminta pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan tersebut. Bulan Mei nanti ada peringatan hari buruh. Jangan sampai langkah tersebut akan membuat kerusuhan sosial, mengingat kenaikan TDL akan berimbas pada pemutusan tenaga kerja, pungkasnya. [mdr][[indosat]]