INILAH.COM, Jakarta- Layaknya kejahatan luar biasa seperti narkoba dan korupsi, penanganan terorisme seharusnya juga menggunakan cara-cara luar biasa, bukan hanya sekedar memata-matai lalu menembak mati pelaku.
"Terorisme ini merupakan kejahatan luar biasa. Dari dulu sudah diusulkan dibentuk badan khusus seperti BNN. Sekarang kan pemerintah hanya bisa mengamplengi (memukuli) tapi tidak ada penanganan lebih lanjut," ujar Pengamat Terorisme, Mardigu Wowiek Prasantyo ketika dihubungi INILAH.COM, Minggu(14/3).
Padahal kata Mardigu, tingkat kejahatan terorisme di Indonesia sudah melibatkan jaringan internasional bukan sekedar pelaku-pelaku kelas ecek-ecek. "Itu kan sudah melibatkan kegiatan penyelundupan senjata api dan bahkan money laundring untuk pembiayaannya ini yang perlu penanganan khusus," tandasnya.
Dia berpendapat, UU terorisme yang sudah ada tidak cukup mampu untuk menangani kejahatan terorisme di Indonesia yang sudah melibatkan jaringan internasional itu. "Perlu ada UU baru," ujarnya.
Lalu kenapa Pemerintah belum juga membentuk badan khusus itu, Mardigu menilai, ini hanya karena pola pikir pemerintah yang belum melihat bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial-ekonomi lainnya.
"Kalau saya melihat ini masih karena ketidak-ngehan (tidak cermat) pemerintah bahwa sebenarnya kejahatan terorisme itu dampaknya sangat luar biasa pada kehidupan ekonomi dan membuat tingkat kepercayaan kepada Indonesia bisa menurun dari pelaku bisnis," ujarnya.
Mardigu belum melihat apakah alasan lainnya, karena sebenarnya terorisme menjadi barang dagangan pemerintah yang bisa digelar pada saat-saat tertentu untuk menutupi kasus-kasus besar lainnya atau kondisi politik.
Sementara bila badan khusus itu ada artinya setiap saat seharusnya kejahatan terorisme bisa diungkap, tanpa berbarengan dengan moment-moment tertentu.
"Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Meskipun memang ketika munculnya ternyata berbarengan dengan kasus 6,7 triliun itu misalnya dan masyarakat bisa menilai lain. Tapi menurut saya ini lebih karena ketidakngehan pemerintah tadi," pungkasnya. [bar]
