INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah diharapkan menunda rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), karena dapat memberi beban lebih besar kepada dunia usaha.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman saat dihubungi INILAH.COM, Minggu (14/3). Adhi mengatakan, kenaikan TDL ini akan berdampak terhadap industri kecil, karena industri kecil bergantung kepada energi listrik. "Kenaikan sekitar 15 persen juga berat untuk industri kecil," ujar Adhi.

Sedangkan industri menengah dan besar yang sebagian menggunakan alternatif energi seperti gas, solar, dan batubara, menurut Lukman, dapat mengurangi ketergantungan kepada listrik. "Tapi hal yang menjadi masalah lain adalah suplai gas akan dikurangi sekitar 20 persen untuk industri," ujarnya.

Ia mengkawatirkan adanya dampak psilokogis bagi dunia usaha dari kenaikan TDL tersebut. Kenaikan TDL juga akan mempengaruhi supplier sehingga sehingga akan menimbulkan dampak berantai. Di tengah kondisi perdagangan bebas ASEAN -China (ACFTA), daya saing pun semakin berat ditambah dengan kenaikan TDL. "Asosiasi meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif dasar listrik, dikawatirkan akan terjadi kenaikan harga jual," tutur Adhi.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini kenaikan harga bahan baku, biaya upah tenaga kerja dan harga minyak mempengaruhi usaha. Dengan kenaikan TDL dan pengurangan jatah gas akan bisa menambah beban industri. Rencananya, GAPMMI akan berdiskusi dengan pihak Departemen Perindustrian dan departemen terkait lainnya mengenai rencana kenaikan TDL.

Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menaikkan TDL sebesar 15% pada awal semester II tahun ini atau tepatnya pada Juli mendatang. [mre/cms][[indosat]]