INILAH.COM, Jakarta Sejumlah kalangan di DPR berencana memboikot rapat dengan Menkeu Sri Mulyani. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden SBY.
Saya kira, pembangkangan politik (political disobedience) atau boikot oleh DPR untuk menolak rapat dengan Sri Mulyani berimplikasi politik dan ekonomi. Situasi ini tidak menguntungkan pemerintahan SBY, kata ekonom CIDES (Centre for Information and Development Studies) dan The Habibie Centre Umar Juoro, kepada wartawan INILAH.COM Herdi Sahrasad, di Jakarta, Senin (15/3).
Ia mengakui Menkeu yang memiliki kapabiltas dan kredibel dalam mengelola perekonomian harus menghadapi masalah politik yang serius. DPR sebelumnya telah mengeluarkan vonis politik bahwa kasus Century bermasalah dan ikut menyeret Wapres Boediono dan Sri Mulyani. Berikut ini petikan wawancaranya dengan alumnni pascasarjana Boston University AS itu.
Gerakan pembangkangan politik oleh DPR akan menggetarkan republik karena implikasi politik dan ekonomiknya bakal serius. Menurut Anda bagaimana?
Saya menengarai, implikasi ekonomi-politiknya akan berdampak mengancam program pemerintahan SBY karena ekonomi bisa stagnan, dan politik bisa deadlock berkepanjangan.
Saya melihat, hal itu bisa menyulitkan implementasi APBN. Iklim investasi, reformasi birokrasi dan anggaran untuk pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sebagainya pasti terdampak. Hal ini menyulitkan kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Kini ada arus investasi asing yang mau masuk ke Indonesia. Dibandingkan negeri-negeri tetangga seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia dianggap paling prospektif. Namun masalah politik dan hukum terkait Century akhirnya juga berdampak terhadap ekonomi. Ini bisa jadi menimbulkan implikasi ekonomi serius di sektor investasi jika investor cemas atas perkembangan kasus ini.
Maksud Anda, wacana pembangkangan itu menyulitkan Pak SBY?
Ya, bisa begitu. Saya ingin mengingatkan bahwa wacana pemboikotan kehadiran Menke Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat-rapat di DPR bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah 5-6% tahun ini dan untuk 2014 ditargetkan sekitar 7%.
Kita melihat kini hubungan antara DPR dan pemerintah yang memburuk akan merugikan masyarakat. Nampaknyam pascakeputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century ini terus berlanjut, dan vote of no confidence untuk Sri Mulyani jelas menunjukkan Menkeu akan kesulitan bekerjasama dengan parlemen. Saya kira, masuk akal jika ada kekhawatiran bahwa target pemerintahan SBY untuk pencapaian ekonomi sulit direalisasikan.
Dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi bagaimana?
Saya kira kalau hubungan pemerintah dengan DPR menegang terus maka potensi 7 persen (pada tahun 2014) sulit direalisasikan. Potensi pertumbuhan bukan hanya untuk tahun ini, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya.
Saya kira para pengamat punya kesimpulan serupa bahwa kalau memang benar DPR akan memboikot Menkeu, dikhawatirkan akan menghambat pembahasan RAPBN Perubahan 2010 yang bakal diajukan pemerintah ke DPR, bulan depan. [mdr]