Mega Lawan TK

INILAH.COM, Jakarta - Kesan adanya polarisasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cukup kuat. Lebih khusus lagi isu perpecahan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas (TK).

Isu ini tentu saja sebuah kabar politik penting, mengingat pengaruh formal duet TK dan Mega di partai tersebut masih sangat kuat.
PDIP juga merupakan satu-satunya partai oposisi. Dengan peran oposisi, setidaknya PDIP masih bisa mewakili masyarakat yang ingin melakukan kontrol atau mengawasi kinerja pemerintah. Jadi, bila perpecahan itu benar adanya, imbasnya tidak saja mempengaruhi politik internal partai berlambang kepala banteng itu, tetapi juga kehidupan politik nasional.
Yang hampir pasti kekuatan oposisi terpecah. Lagi pula jika perpecahan TK dan Mega terus menguat, upaya rekonsiliasi yang sedang dilakukan TK antara isterinya dengan Presiden SBY, bakal gagal.

Belakangan ini TK memang sangat ingin menghilangkan rasa sakit hati isterinya terhadap SBY. TK berpikir pragmatis. Kemenangan SBY dari isterinya dalam dua Pilpres 2004 dan 2009, harus dihadapi dengan jiwa besar. Kalaupun SBY oleh Mega dianggap menghianati dirinya, tatkala SBY masih menjadi menko Polkam pada Kabinet Mega, bagi TK tidak ada gunanya memelihara dendam itu terus menerus, apalagi hingga akhir hayat.
TK juga tidak setuju apabila Mega baru memaafkan SBY, setelah yang terakhir ini secara eksplisit meminta maaf. Sebab almarhum mertuanya, Ir Soekarno tidak punya sikap seperti itu.

Presiden pertama Republik Indonesia, bukan hanya sekali dikhianati dan dizalimi. Tetapi teladan yang ia tinggalkan kepada rakyat Indonesia adalah tetap tidak boleh mendendam. Atau dalam bahasa gaul 'jangan ada dendam di antara kita'.

Untuk keperluan rekonsialiasi itu berbagai langkah politik telah dan akan TK lakukan. Pertama, dia melobi Presiden SBY sehingga Partai Demokrat mendukungnya menjadi ketua MPR periode 2009-2014 pada pemilihan Oktober 2009. Kedua, TK menginginkan masuknya kader PDIP dalam Kabinet Indonesia Bersatu, apabila SBY melakukan perombakan kabinet pasca-pansus Bank Century. Secara kebetulan, keinginan yang sama juga ada pada SBY.

Bahkan kabarnya SBY tidak tanggung-tanggung menjanjikan kursi minimal 7 maksimal 9 menteri bagi PDIP. Hanya saja komitmen SBY ini diragukan banyak fungsionaris PDIP. Mereka menandai SBY begitu mudah menebar janji, tapi begitu gampang pula ia mengingkarinya.

Ketiga, kemauan TK adalah PDIP mengubah sikapnya dalam melihat Partai Demokrat dari 'musuh utama' menjadi 'teman seideologi'.

Di luar itu, TK juga tidak punya perasaan ragu mengatakan akan membela habis-habisan presiden SBY. Bahkan TK sudah bertindak lebih jauh. Mengumpulkan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara, lalu menegaskan tidak akan ada pemakzulan terhadap presiden.

"Kalau membaca gerak PDIP itu gampang. Lihat saja apa sikapnya Ibu Mega. Apa yang Ibu Mega bilang saya ikut. Kalau Pak Taufiq itu kita hormati, tapi tidak harus ditaati, ujar banteng muda, Marurar Sirait, mantan anggota pansus Bank Century sebagaimana dikutip Rakyat Merdeka edisi Sabtu, 13 Maret 2010.

Pernyataan Maruarar mengandung arti bahwa polarisasi di PDIP tidak bisa ditutupi lagi. Kemelut politik justru berada di pucuk pimpinan. Pernyataan Maruarar Sirait juga cukup penting. Sebab dia dianggap kader PDIP yang tahu banyak chemistry politik TK dan Mega. Setidaknya ia tahu hal itu lewat ayahnya Sabam Sirait - politisi senior PDIP yang sudah lebih dari 30 tahun bersahabat dengan TK dan Mega.

Pernyataan Maruarar juga dikaitkan dengan situasi Pilpres 2009. Saat Pilpres akan digelar, adalah TK yang membuat pernyataan melawan arus. TK lebih suka PDIP merapat ke Partai Demokrat, sementara Mega dan mayoritas fungsionaris PDIP tidak begitu. Partai Demokrat yang diindentikkan oleh PDIP sebagai partainya Presiden SBY, dianggap musuh utama PDIP dalam dunia politik. [bersambung/mor]