'Kasus Miranda, Senjata SBY Redam PDIP'

INILAH.COM, Jakarta - PDIP sebagai salah satu partai oposisi yang kerap berlawanan dengan sikap pemerintah, mulai 'digoyang' posisi politiknya. Yakni dengan diungkapnya kasus-kasus menyangkut partainya itu.

Salah satunya kasus pemilihan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Kasus, yang menyeret beberapa petinggi PDIP itu, disinyalir karena adanya intervensi dari Presiden dan partai penguasa yakni Demokrat, guna meredam sikap politik PDIP terutama di parlemen.

"Ya pasti ada upaya seperti itu (meredam sikap politik PDIP), itu hal yang biasa dalam politik," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Selasa (16/3).

Menurutnya tidak hanya PDIP, partai oposisi lain seperti Gerindra dan Hanura juga dalam upaya diredam oleh partai berkuasa. Namun upaya meredam sikap keras partai-partai oposisi dengan cara saling membuka borok, menurut Zuhro hanya akan membuat masyarakat antipati terhadap semua partai politik.

"Akhirnya masyarakat akan mengatakan tidak ada partai yang bersih di Indonesia," ujarnya.

Sebagaimana diketahui borok pemerintah berusaha dikupas melalui Pansus Hak Angket Bank Century, di DPR. Setelah Sidang Paripurna Pansus berlalu, fraksi-fraksi partai yang menyatakan kebijakan bailout Bank Century bermasalah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono yang harus bertanggung jawab, bakal dikupas balik boroknya oleh aparat penegak hukum.

Hal semacam itu, kata Zuhro, tidak menunjukkan moral politik yang baik. "Harus ada moral politik dan konsekuensi, dari sikap-sikap politik partai. Walaupun dalam politik itu istilahnya kita harus nendang dulu sebelum ditendang," tuturnya. [jib]