INILAH.COM, Jakarta - APBNP 2010 hanya menguntungkan kalangan birokrasi mengingat adanya anggaran yang tidak urgent dimasukkan di dalamnya.

"Contohnya saja anggaran Kementerian Luar Negeri, di mana ada pemanfaatan TKI yang seharusnya sudah menjadi anggaran rutin pemerintah. Kok jadi masuk dalam APBNP 2010," tegas pengamat ekonomi Iman Sugema saat bincang-bincang dengan INILAH.COM , Selasa (16/3).

Iman menilai, poin-poin dalam APBNP itu seharusnya berupa anggaran bencana dan krisis ekonomi. Bukan pula asumsi makro yang meleset seperti harga minyak dan climate change. Artinya, asumsi makro yang meleset tidak perlu dimasukkan dalam APBN perubahan. "Pemerintah adalah multi stakeholder yang harus jelas, bukan menjadi pemerintah yang tidak jelas," tukasnya.

Bukan hanya itu saja, Iman melihat dalam APBNP 2010 banyak target yang diturunkan seperti penerimaan pajak sekitar Rp9,5 triliun, malah menaikkan pinjaman luar negeri sekitar Rp14,7 triliun. "Kelihatan sekali ketidakprofesionalannya," tandasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Keuangan, sebesar Rp55,9 triliun dalam APBN-P 2010 akan digunakan untuk membayar cicilan pokok utang luar negeri. Angka tersebut naik sebesar Rp2,9 triliun dari sebelumnya Rp58,8 triliun dalam APBN 2010. [san/cms][[indosat]]