INILAH.COM, Jakarta - ICW mendesak KPK memprioritaskan penanganan sembilan perkara dugaan korupsi kehutanan yang dilaporkan ke KPK, serta menjerat aktor utama mafia kehutanan itu.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Selasa (16/3). Menurutnya hal itu sejalan dengan empat sektor yang menjadi prioritas KPK.

"Salah satunyakan adalah kehutanan, dimana menurut KPK dipilihnya hal itu karena tingginya potensi kerugian keuangan negara," ujar Febri. Menurutnya kerugian dari korupsi dan mafia kehutanan sebenarnya sangat besar dari apa yang pernah disampaikan.

"Mantan menteri kehutanan MS Kaban pernah mengatakan kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun setiap bulannya, namun sebenarnya kerugian akibat pembalakan liar mencapai Rp 40 triliun tiap tahun dan mungkin lebih jika diperimbangkan potensi kerugian ekologis, budaya dan aspek lainnya," kata Febri.

Untuk itu ICW meminta agar KPK menjalankan fungsi supervisi dan koordinasi untuk memimpin pemberantasan korupsi dan kejahatan kehutanan yang juga dilakukan di kepolisian dan kejaksaan. KPK sebaiknya mengajak BPK untuk membantu menyelamatkan hutan.

"Cicak sudah mulai masuk hutan, jangan sampai cicak masuk ke hutan terus nyasar. Oleh karena itu harus bisa berbagi strategi dan melibatkan sipil yang sejak lama bekerja secara serius di sektor kehutanan," lanjutnya.

Ia menilai, Undang-Undang kehutanan merupakan salah satu kelemahan dalam memberantas mafia perhutanan. Karena ICW melihat tidak jarang pembabatan hanya dilihat sebagai administratif sehingga lepas dan sudah saatnya KPK belajar dari pengalaman lalu. [mut]