INILAH.COM, Jakarta Kesempatan sudah diberikan. Fatsun politik dengan sistem meritokrasi pun sudah diberlakukan. Toh, hasilnya jauh dari maksimal. Kini, saatnya DPP Partai Golkar lebih tegas, termasuk menyiapkan sanksi.
Dari sejumlah Pilkada, Golkar memang menelan pil pahit. Para Ketua DPD berbaju parpol berlambang pohon beringin dan didorong maju ke pertarungan, ternyata kalah.
Fakta lapangan menunjukkan, sistem meritokrasi yang diterapkan M Jusuf Kalla selaku Ketua DPP Golkar telah dilanggar oleh sebagian Ketua DPD dan elit daerah. Mereka cenderung mengajukan calon gubernur berdasarkan lobi-lobi finansial dan pendekatan transaksional berselubung institusional.
"Bukan rahasia lagi bahwa proses rekrutmen dalam pencalonan gubernur sangat kental bernuansa politik uang. Pimpinan Golkar harus mengubah pola-pola tranksaksional seperti itu," kata Syamsuddin Haris, pengamat politik LIPI, Jumat (25/7).
Kekalahan kader yang diusung Golkar di Pilkada Jawa Barat, Maluku, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, seharusnya mendorong pimpinan pusat Golkar untuk menjatuhkan sanksi dan perubahan dalam struktur kepengurusan DPD. Semua itu jadi bagian dari proses pembelajaran.
JK sendiri sudah berkali-kali mengingatkan bahwa faktor figur sangat menentukan menang atau kalah dalam pemilihan langsung. Artinya, pengaruh figur jauh lebih besar ketimbang nama parpolnya.
"Karena itu, para Ketua DPD Golkar yang maju ke Pilkada dan kalah harus tahu diri dan mundur untuk membuka jalan sirkulasi kepemimpinan dan regenerasi di daerah," kata pengamat politik Airlangga Pribadi dari FISIP Unair.
Golkar di era kepemimpinan JK sudah benar menerapkan sistem meritokrasi dalam urusan pencalonan di Pilkada provinsi. Hanya saja para Ketua DPD yang maju sebagai kandidat gubernur bukan termasuk figur yang pas, bahkan tak kontekstual dengan aspirasi rakyat setempat.
Ketiadaan figur yang tepat itulah yang menyebabkan Golkar kalah di sejumlah Pilkada. Di balik itu, Golkar pun tak mau meniru parpol-parpol lain seperti PDI-P, PPP, PAN, dan PKS yang sering mengajukan calon dari luar parpolnya.
Di Pilkada Jateng, misalnya, PDI-P mengajukan Bibit Waluyo, lalu PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PAN mengajukan Sukarwo di Pilkada Jatim, PPP mengusung Khofifah. Tampaknya, Golkar perlu mengkaji ulang strateginya dengan tidak meninggalkan meritokrasi.
Lebih jauh, Golkar perlu memetik hikmah meritokrasi di sejumlah Pilkada dan sewajarnya menjatuhkan sanksi bagi para Ketua DPD yang gagal di Pilkada. Hal itu untuk menjaga dinamisasi organisasi Golkar sendiri. Juga memberikan pelajaran berharga kepada para ketua dan elit DPD untuk mengukur diri sebelum maju ke Pilkada.
Sejauh ini, DPP Golkar sudah menyatakan menyesali banyaknya Ketua DPD kader parpol yang ngotot mencalonkan diri di Pilkada tanpa memperhatikan aspek lain.
"Banyak Ketua DPD nekat mencalonkan diri karena secara politis merasa dirinya lebih berhak, padahal popularitasnya rendah," kata Firman Subagyo, Ketua Pelaksana Harian Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Golkar.
Tahun ini, dalam pemilihan gubernur, belum satu pun calon yang diusung Golkar keluar sebagai pemenang.
Di masa kepemimpinan Akbar Tandjung, menurut Firman, berlaku surat edaran yang menyatakan Ketua DPD harus mencalonkan diri jadi kepala daerah. "Cara itu sudah diperbaiki, tapi pola pikir lama ternyata sulit diubah," katanya.
Menyadari kelemahan itu, para pengamat politik mendesak agar DPP Golkar segera mengambil peran lebih besar dalam penentuan calon kepala daerah, terutama di tingkat provinsi.
"Faktor popularitas dan elektabilitas harus dijadikan prioritas," tegas Airlangga. Dan, jika calon Golkar itu ternyata kalah juga, sebaiknya ada sanksi demi menegakkan sistem reward and punishment dengan lebih tegas dan jelas. [Bersambung/I3]