inovasi portal berita
Sabtu, 11 Februari 2012 Follow: Facebook twitter Dollar Kurs BI: 1 US Dollar = Rp.8,993.00   Mobile Mobile   Newsletter Newsletter   RSS RSS
Soal Century

DPR Diminta Tak Bernafsu Tekan KPK

Headline
Ismed Hasan Putro - istimewa
Oleh: Djibril Muhammad
Rabu, 17 Maret 2010 | 06:45 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Tekanan demi tekanan terus dilakukan baik oleh beberapa fraksi di DPR dan elemen masyarakat lainnya terkait pengusutan kasus Bank Century. Namun, DPR diminta untuk tidak terus menekan KPK.

"Biarkan KPK bekerja. Semua pihak harus bisa menahan diri untuk memberikan ruang dan waktu kepada KPK bekerja secara independen dan profesional. Jangan ada tekanan dan ancaman terhadap KPK yang tengah menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait skandal Bank Century," tutur Ismed Hasan Putro.

Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani ini dalam perbincangannya kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (17/3) menanggapi derasnya tekanan dari berbagai pihak terkait kasus tersebut.

Ia mengungkapkan, energi yang dimiliki Partai Golkar yang disuarakan Bambang Soesatyo dan Partai Demokrat yang disampaikan Anas Urbnaningrum, sebaiknya dipergunakan untuk memperkuat kinerja, komitmen dan konsistensi KPK dalam menuntaskan secara hukum indikasi adanya penyimpangan dan tindak pidana korupsi pada skandal Bank Century.

"Mari kita bangun kepercayaan dan berpikir positif terhadap langkah-langkah yang dilakukan KPK. Kita semua harus bisa menerima kenyataan bahwa ada proses dan mekanisme internal KPK yang tengah berlangsung secara intensif," imbuh Ismed.

Kendati demikian, lanjut dia, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah bersama pimpinan KPK yang lainnya, harus benar-benar serius dan tidak bermain-main dengan kepentingan-kepentingan. Yakni yang mencoba melindungi teman, kelompok dan nama-nama yang sudah dinyatakan dalam rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century.

"KPK tidak boleh diintervensi oleh parlemen, tidak boleh takluk pada tekanan istana dan tidak boleh terjebak dalam lobi-lobi LSM atau tokoh penggiat anti korupsi yang ingin mengamankan kepentingan teman, kelompok maupun jaringannya," jelas Ismed.

Hal tersebut penting, menurut dia, demi menjaga independensi dan kepercayaan publik pada KPK. Pimpinan KPK harus memperhatikan kepercayaan dan pembelaan publik. "Jangan khianati harapan rakyat yang menuntut rasa keadilan," tandas Ismed. [jib]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA TERKINI
BERITA POPULER
RSS| Layanan Mobile| Tentang Kami| Disclaimer| Kontak Kami| Karir| Newsletter
Copyright 2008 - 2012 inilah.com, All rights reserved inilah.com.