INILAH.COM, Jakarta - KPK dianggap DPR lamban mengusut kasus Century. DPR pun mengancam akan memotong anggaran KPK. Hal itu dianggap PPP sebagai bentuk intimidasi legislatif terhadap yudikatif.

"Pemotongan tersebut seolah-olah dewan menempatkan diri sebagai intimidator kepada KPK. Kalau misalnya dinilai lamban maka sebaiknya anggaran ditambah. Karena banyak tugas dari KPK yang membutuhkan dana misalnya recovery aset Bank Century, menelusuri nasabah fiktif dan sebagainya," ujar Sekretaris Fraksi PPP Rommahurmuziy kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (17/3).

Karena itu ia menilai, DPR tidak perlu mengancam-ancam KPK seperti itu dengan masalah anggaran yang akan dipotong. "Tinggal kita suport saja dengan menambah anggaran," ucapnya.

Romi juga menyatakan, saat ini PPP menganggap belum perlu menggunakan hak menyatakan pendapat. Karena hal itu justru menyepelekan semangat dari hasil paripurna, yaitu membawa kasus ini kepada ranah hukum. [mut]