Pukulan Pilkada Bangkitkan Golkar

INILAH.COM, Jakarta Menguatnya faktor figur dan perubahan situasi daerah perlu lebih dicermati DPP Golkar. Kekalahan di serangkaian Pilkada patut dijadikan pelajaran. Mereka harus segera bangkit menuju Pemilu 2009.
Pengamat politik Fachry Ali mengingatkan, dewasa ini masyarakat lebih memilih parpol ideologis seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang yang sekadar menjual gagasan (pragmatis) seperti Golkar dan PDI-P.
Kekalahan Golkar dan PDI-P terjadi di Pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
Fachry menambahkan, parpol yang bergerak dengan ideologis memiliki daya tarik tersendiri karena melakukan tindakan yang tidak berorientasi pada perolehan kekuasaan dan material, melainkan untuk mencapai cita-cita.
Dengan begitu, masalah dan tantangan yang dihadapi Golkar makin berat dan kompleks. Suatu revitalisasi harus dilakukan untuk memperkuat peran dan posisi Golkar di semua lini.
Selama ini, DPP Partai Golkar era kepemimpinan M Jusuf Kalla menjunjung tinggi demokrasi dan meritokrasi dalam penentuan calon yang maju ke Pilkada dengan menyerahkan keputusan suara terbesar di tangan DPD. Tapi, kenyataannya, daerah-daerah salah menerjemahkannya.
Dalam kasus Pilkada Jabar, Jatim, dan Jateng, figur yang maju dari Golkar ternyata tidak kontekstual. Bahkan, ditengarai sarat politik transaksional, di mana faktor finansial lebih dikedepankan ketimbang kualitas, popularitas, dan elektabilitas sang calon.
Dalam kasus NTB, ada hikmah yang pantas dicermati karena Golkar mengusung Lalu Serinata yang berpasangan dengan M Husni Djibril dari PDI-P. Hasilnya, calon kedua partai gajah itu kalah.
Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo menyatakan, kasus korupsi yang menimpa Lalu Serinata membuat perolehan suaranya jeblok meski didukung koalisi parpol besar. Karena itu, katanya, Golkar harus mengambil sikap terhadap para Ketua DPD dan elit daerah yang gagal di Pilkada.
Tampaknya, aturan parpol harus diubah. Jika selama ini keputusan diserahkan kepada daerah, ke depan mungkin harus diambil alih oleh DPP seperti dilakukan PDI-P.
"Daerah sebaiknya mengirimkan nama-nama saja," kata Firman. Hal ini penting karena kebijakan kepemimpinan JK telah diterjemahkan secara salah atau tidak cerdas oleh para elit daerah.
Meski JK sudah mengingatkan bahwa figur jauh lebih menentukan ketimbang mesin parpol, toh daerah-daerah tak kapok mengajukan figur yang ngambang. Bahkan, meritokrasi yang diterapkan JK dan pimpinan pusat Golkar diambangkan dengan berbagai cara. Buntutnya, kandidat Golkar kalah.
Salah satu hikmah di balik kekalahan demi kekalahan di Pilkada itu adalah perlunya proses belajar. Dalam konteks ini, sanksi serius dari DPP Golkar memang perlu diberlakukan kepada para Ketua DPD yang gagal di Pilkada. Misalnya, harus mundur dan diganti sosok baru yang lebih mumpuni.
Meski berbagai kekalahan di Pilkada provinsi bukan kiamat, Golkar perlu hati-hati dalam proses rekrutmen calon gubernur dan bupati di langkah berikutnya.
Selain tetap melakukan meritokrasi dan memilih figur yang pas, Fachry menyarankan agar Golkar mensiasati parpol-parpol ideologis seperti PKS yang efisien dan efektif.
"PKS melakukan self financing, kader-kader mereka membiayai sendiri aktivitasnya. Tidak seperti Golkar atau PDI-P, di mana massa tidak bergerak jika tidak ada dana. Pembiayaan dilakukan dari atas," kata Fachry.
Karena itu, menghadapi tantangan baru yang kian kompetitif, Golkar perlu mengambil strategi baru pula agar Pemilu 2009 bisa dimainkan dengan lebih baik dan jitu. [Habis/I3]