INILAH.COM, Jakarta Rumor koalisi PDIP dan Partai Demokrat kian santer saja berhembus, terlebih menjelang Kongres PDIP pada awal April. Kabarnya, PDIP mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Mengapa rumor koalisi ini kian kencang berhembus?

Rumor masuknya PDIP dalam barisan koalisi SBY-Boediono memang menjadi isu paling panas setelah proses politik melalui voting di sidang paripurna DPR terkait kasus Bank Century, 2 Maret. Ini simetris dengan rumor pengurangan jatah menteri dari PKS, termasuk penggeseran kursi menteri agama milik PPP ke PKB.
Ini pun setali tiga uang dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Taufiq Kiemas yang berharap PDIP memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. "Yang menentukan (koalisi) hasil kongres saja. Semua orang berusaha ke sana-sini boleh saja," ujarnya ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/3).
TK memang konsisten dalam mengusung wacana koalisi PDIP-Partai Demokrat. Jauh sebelumnya, TK juga mengambil posisi diametral dengan sikap kebanyakan para politisi PDIP lainnya, tak terkecuali Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, terutama dalam menyikapi isu sensitif seperti isu Bank Century.
Namun ketika dikonfirmasi ke Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok perihal rencana koalisi PDIP dengan Partai Demokrat, ia mengaku memang terjadi komunikasi politik dengan PDIP. "Tapi komunikasi politik biasa saja," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (17/3).
Mubarok juga membantah ihwal rumor masuknya kader PDIP di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Padahal menjelang Kongres PDIP awal April 2010, rumor masuknya kader PDIP di koalisi SBY-Boediono kian santer. "Tidak ada itu. Sumir semua. Kita lagi cooling down," bantahnya.
Namun ketika ditanya, bukankah kuatnya rencana koalisi dengan Partai Demokrat didengungkan PDIP? Mubarok menepisnya. Menurut dia, PDIP yang dimaksud adalah Taufiq Kiemas. "TK yang ngomong seperti itu. Namanya komunikasi politik, lepas-lepas begitu saja, belum menjadi rumusan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mubarok juga membantah jika pihaknya telah menyusun draft perombakan kabinet. Apalagi telah mengirimkan draft itu ke Presiden SBY.
"Itu (reshuffle) masih wacana di internal Partai Demokrat. Baru pembicaraan lepas, bukan keputusan resmi. Belum ada draft apalagi diserahkan ke Presiden," tandasnya.
Spekulasi ihwal santernya rencana koalisi PDIP dengan Partai Demokrat berpotensi adanya barter kasus hukum yang kini tengah melilit kader PDIP. Menurut Zaenal Arifin Muchtar, "Barter kasus hukum terjadi kalau memang terjadi koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat. Kalau potensial adanya barter saya setuju. Tapi kalau aktual saya tidak yakin terjadi karena posisi TK bukanlah pemegang kuasa di PDIP, ujarnya.
Dampak lainnya rumor tentang koalisi PDIP dan Partai Demokrat juga terkait upaya gertakan terhadap partai koalisi SBY-Boediono yang dalam voting sidang paripurna kasus Bank Century berseberangan dengan Partai Demokrat, seperti Partai Golkar, PKS, dan PPP. Dengan rumor ini bisa saja bertujuan menakut-nakuti partai koalisi agar tidak merapat di barisan koalisi SBY-Boediono. [mor]