INILAH.COM, Jakarta - Ancaman memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat pembahasan RAPBN 9 April mendatang adalah sebuah cara DPR menarik perhatian presiden agar bisa menyelesaikan skandal Bank Century yang mengambang.

Gambaran seperti itu dikatakan anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (17/3), Bambang mengatakan, "Inisiatif DPR memboikot Sri Mulyani harus dilihat sebagai dorongan DPR kepada presiden untuk menghargai dan melaksanakan rekomendasi dan keputusan paripurna DPR."

Menurutnya rekomendasi dan keputusan paripurna DPR tentang kasus Bank Century tetap harus diperhatikan. Rekomendasi itu telah memutuskan bahwa Sri Mulyani adalah salah seorang pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus Bank Century.

Jika presiden tidak menggubris rekomendasai DPR dan tetap menempatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sama artinya presiden tidak menghargai keputusan Paripurna DPR. "Lebih ekstrim lagi, DPR berhak untuk merasa dilecehkan oleh presiden," tegas Bambang.

Karena itu, dengan lugas Bambang mengusulkan, "Untuk meredakan ketegangan Menkeu dengan DPR, tak ada salahnya presiden mulai mempertimbangkan pengangkatan seorang wakil menteri keuangan." [jib]