Menkeu: Perbaiki APBN Dibutuhkan Tindakan Ekstrim

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pemotongan APBN akan mengurangi ruang gerak Pemerintah dalam memacu roda perekonomian.

"Krisis kemarin (2008), ada 4 negara, yaitu Yunani, Itali, Spanyol, Portugal yang APBN-nya berdarah-darah, tidak sustainable. Untuk mengatasi tidak perlu meng-hire menteri keuangan yang terbaik tapi menteri keuangan yang nekat," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar 'The Annual Citi Indonesia Economic and Political Outlook', di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (19/3).

Menkeu menuturkan, untuk memperbaiki APBN yang tidak sehat dibutuhkan suatu tindakan yang agak ekstrim, yaitu dengan meningkatkan penerimaan melalui pajak dan memotong belanja Kementerian/Lembaga (K/L). "Ketika memotong budget akan memotong kenikmatan sedangkan dalam kondisi PHK mesti bayar pajak. Itu bukan hal yang mudah," ujarnya.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, pada saaat krisis 2008 lalu, dirinya merasa waktu yang ada tidaklah cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Sebagai menteri keuangan yang juga merangkap pejabat sementara menteri koordinator bidang perekonomian, dirinya harus menyelesaikan banyak hal yang semuanya tergolong penting.

"Kadang saya merasa 1 hari 24 jam tidak cukup, karena begitu banyaknya masalah yang dihadapi pada waktu yang sama. Pemilu dan pada saat krisis ekonomi datang pada waktu yang berbarengan," paparnya.

Meski demikian, lanjutnya, Indonesia dapat melalui masa-masa sulit itu, pertumbuhan ekonomi tetap positif dan pemilu dapat dilakukan dengan lancar. "Keadaan positif tersebut juga terus berlanjut pada 2009 yang juga dianggap masa sulit. Pertumbuhan ekonomi bisa 4,5 persen dan defisit kita juga dibawah 3 persen," tuturnya. [mre/cms][[indosat]]