DPR Minta Holding Perkebunan BUMN Setelah IPO

INILAH.COM, Jakarta - Restrukturisasi perusahaan perkebunan BUMN dengan membuat holding BUMN Perkebunan tidak mengganggu rencana IPO perusahaan tersebut.

"Saya berpikir IPO bisa jalan terus walaupun ada restrukturisasi aset dari perusahaan perkebunan yang mau IPO," kata Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (18/2).

Mustafa mengungkapkan, restrukturisasi aset tiap-tiap perusahaan perkebunan ini dilakukan agar setiap PTPN sehat ketika akan dibentuk holding BUMN Perkebunan. Ini dimaksudkan agar bisa memberikan pertumbuhan nilai yang optimal, antara lain dalam hal peningkatan nilai perusahaan dan pangsa pasar.

Lain halnya dengan Ketua Komisi VI Airlangga Hartanto Airlangga yang justru menginginkan PTPN-PTPN ini untuk IPO kemudian baru dibentuk holding BUMN Perkebunan. Pasalnya, jika PTPN-PTPN tersebut melantai di bursa maka perhitungannya menggunakan nilai buku bukan dengan nilai pasar wajar.

Namun yang selalu dipermasalahkan ketika IPO adalah isu tanah. Untuk itu, sebelum IPO semua kewajiban-kewajiban PTPN wajib selesai.

Airlangga menyatakan perusahaan perkebunan BUMN harus belajar dari perusahaan swasta yang memiliki core bisnis yang sama dengan PTPN seperti PT PP London Sumatera Tbk (LSIP) yang memiliki aset Rp9,4 triliun dengan penjualannya lebih besar ketimbang perkebunan BUMN Rp33 triliun serta laba bersihnya sekitar Rp1,3 triliun.

Dengan go public, lanjutnya, maka PTPN-PTPN yang sehat akan semakin baik ke depan guna mendukung Holding BUMN Perkebunan ini.

Hal senada diungkapkan Wakil Komisi XI DPR RI Melchias Mekeng. Mekeng melihat jika PTPN-PTNP IPO maka PTPN-PTPN tersebut lebih sehat lantaran posisi keuangannya terjaga dibandingkan PTPN yang tidak IPO. Nantinya, PTPN-PTPN yang sehat menjadi penggerak bagi Holding BUMN Perkebunan. Lagipula, perusahaan holding bisa meminta cicilan pajak selama 5 tahun ke Dirjen Pajak karena PTPN-PTPN go public lebih dahulu. "Ini sesuai dengan UU Perpanjakan yang akan efektif pada 1 April 2010," tukasnya. [san/cms]