INILAH.COM, Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) merekomendasikan agar harga jual listrik dari perusahaan listrik swasta ke PT PLN (Persero) sesuai harga keekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendorong investasi di sektor kelistrikan. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang juga Ketua Harian DEN mengatakan jika harga harga jual listrik dari perusahaan listrik swasta ke PT PLN (Persero) rendah maka minat investasi swasta ke sektor ini cenderung rendah. "Selama ini, investor mengeluhkan besaran harga jual yang tidak mencapai keekonomian. Kalau orang tidak bisa investasi kembali, dia bisa tekor," ujar Darwin.

Sementara itu, berdasarkan hasil kunjungan anggota DEN ke beberapa wilayah di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku untuk melihat kondisi krisis listrik, DEN telah mengindentifikasi penyebab utama krisis listrik ternyata disebabkan kapasitas pembangkit yang tersedia sudah tidak mencukupi, tetapi penyambungan pelanggan baru tetap dilakukan. Selain itu, tidak terlayaninya pasokan listrik ke konsumen secara baik, serta sarana dan prasarana energi, jaringan transmisi, jaringan distribusi yang sudah tidak memadai.

Selanjutnya terjadinya pemadaman-pemadaman dengan frekuensi dan durasi yang telah menyebabkan terganggunya fungsi pemerintahan, terganggunya kehidupan sosial masyarakat, serta terganggunya kegiatan perekonomian. Harga energi tidak sesuai dengan harga keekonomian, dan subsidi tidak mencukupi, keterbatasan dana untuk pembangunan pembangkit baru, serta biaya produksi tinggi, karena masih besarnya porsi penggunaan BBM.

Ditambah lagi dengan adanya umur sarana dan prasarana pembangkit yang sudah mengakibatkan tidak berfungsinya sistem secara optimal, biaya sewa genset dan pengoperasiannya sangat mahal, sementara program pembangunan IPP banyak terlambat. Kemudian sarana dan prasarana transmisi dan distribusi belum memadai, terkendalanya pasokan energi primer (batubara dan gas), terkendalanya pengambilan keputusan oleh regulasi, serta kurangnya koordinasi antara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan PLN dan Pertamina. [cms]