INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, porsi pembangunan infrastruktur dari APBN hanya sebesar 17%.

"Jangan pembangunan infrastruktur itu terpaku pada APBN," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Radjasa di Jakarta, Jumat (19/3).

Hatta menuturkan, pada dasarnya, pemerintah sudah sangat siap untuk menggandeng swasta melalui pendanaan Sarana Multifinance Infrastructur (SMI) melalui skema public private partnership (PPP). Dalam skema PPP itu, pemerintah akan memberikan hak istimewa terhadap inisiator proyek PPP berupa prioritas untuk mengerjakan proyek meskipun harga yang ditawarkan saat lelang lebih tinggi, dibanding dengan kompetitor.

"Program ini diharapkan jadi yang diminati investor. Proyek pembangunan infrastruktur bisa lewat loan (pinjaman), kita akan kembangkan skema PPP," tambahnya.

Dengan demikian, program ini diharapkan jadi yang diminati investor sehingga tidak selalu tergantung APBN. "Yang komersial bisa didorong ke swasta, termasuk kereta api di Kalimantan Timur," tandasnya. [mre/cms]