INILAH.COM, Jakarta - Dalam Daftar Negatif Investasi yang diputuskan Pemerintah Jumat (19/3) malam ini disebutkan asing hanya bisa memiliki 67% kepemilikan di bisnis rumah sakit.

Hal ini disampaikan Kepala BKPM Gita Wirjawan usai mengikuti rakor perekonomian mengenai DNI di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/3).

"Untuk bidang kesehatan, pemerintah menyetujui bahwa asing mempunyai porsi sebesar 67%. Sebelumnya Pemerintah hanya membatasi kepemilikan asing berdasarkan wilayah, yakni Surabaya dan Medan," ujarnya.

DNI ini khusus untuk Rumah Sakit dan Poliklinik, tapi tidak termasuk Apotik. [cms]