'KPK Lemahkan Posisi Politik PDIP-Golkar'

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai, pengungkapan kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah politisi di DPR punya nuansa kuat untuk melemahkan serangan politik yang diarahkan kepada pemerintah pascarekomendasi DPR mengenai kasus Bank Cantury.

"Ini tujuannya bukan untuk pemberantasan korupsi, tetapi untuk menyerang lawan politik agar posisi mereka lemah," ujar Yuddy kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (20/3).

Mantan politisi Partai Golkar ini menambahkan, nuansa politik pengungkapan kasus korupsi terlihat ketika sejumlah politisi dari PDIP, Golkar, PPP, dan PKS disangkutkan dengan kasus korupsi. Selain itu, momennya setelah ada rekomendasi DPR mengenai kasus Bank Cantury.

Di sisi lain, pengusutan kasus Bank Cenury sendiri yang sudah merupakan amanat DPR belum dijalankan. "Kalau begini namanya standar ganda, dan terkesan sebagai lelucon saja," tutur Yuddy.

Yuddy berharap pemerintah dan lembaga penegak hukum segera melaksanakan rekomendasi DPR tentang kasus Bank Century. Sebab, kasus inilah yang merupakan kasus terbesar yang melibatkan pejabat tinggi negeri ini.

Bagi Yuddy, kasus Bank Century harus menjadi momen bagi pemberantasan korupsi secara total, baik di pemerintahan maupun partai politik. Pemerintah harus benar-benar menuntaskan kasus yang melibatkan uang Negara Rp 6,7 triliun rupiah itu.

Sedangkan, partai-partai politik juga harus membersihkan kader-kadernya yang terlibat korupsi. "Dengan demikian, partai politik juga punya kekuatan moral untuk menekan pemerintah," papar Yuddy.

Yuddy memuji sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berjanji tidak akan melindungi kadernya yang terlibat kasus korupsi. "Tapi ucapan Megawati juga harus dibuktikan," pungkas Yuddy. [jib]