INILAH.COM, Jakarta - Komisi X DPR berencana mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional yang akan dilaksanakan secara serempak pada hari Senin (22/03) besok.

Sampai saat ini, masih ada pro-kontra terkait pelaksanaan Ujian Nasional. Karena itu, Komisi X DPR akan segera mengevaluasi UN tersebut.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Herlini Amran, saat dihubungi INILAH.COM, Minggu (21/3) mengakui bahwa pelaksaanan ujian nasional akan dievaluasi.

Menurutnya, PKS merupakan salah satu fraksi yang menolak pelaksanaan ujian nasional bersama dengan PDIP. Alasan PKS, karena UN dijadikan standar kelulusan siswa.

"Dalam pembahasan dengan Menteri Pendidikan Nasional dan fraksi-fraksi di komisi X, kita memang telah menolak pelaksaaan ujian nasional sebagai standar kelulusan siswa," ujarnya.

Namun, menurut Herlini, dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pendidikan menyatakan bahwa dalam standar kelulusan nanti UN bukan satu-satunya standar kelulusan. Ada standar kelulusan lain yang juga menjadi pertimbangan kelulusan siswa.

Menurut Mendiknas, UN itu bukan standar kelulusan. Ada standar yang lain, seperti lulus pembelajaran selama tiga tahun, lulus ahlak, nilai-nilai di luar UN dan juga nilai UN itu sendiri, ujarnya.

Jadi ada empat standar kelulusan dan enam fraksi setuju. Tapi UN bukan sebagai prasyarat kelulusan, tambahnya.[bay/ims]