Prajurit TNI Diberi Buku Saku Pemilu

INILAH.COM, Jakarta - Untuk menjaga netralitas anggota TNI dalam Pemilu 2009, Mabes TNI akan menerbitkan buku panduan pemilu. Buku saku ini akan dibagikan pada HUT TNI 5 Oktober mendatang.

"Kita targetkan selesai pada September 2008, hingga pada 5 Oktober yakni saat HUT TNI semua prajurit sudah memegang buku panduan tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Sagom Tamboen, di Jakarta, Rabu (30/7).

Sagoem menegaskan, TNI belum akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Terkait itu, TNI kembali menegaskan posisinya untuk tetap netral tidak berpihak pada satu golongan, kelompok atau partai politik tertentu.

"Karena itu, TNI memutuskan untuk menyusun buku saku tentang posisi dan netralitas TNI yang menjadi panduan bagi seluruh prajurit TNI dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 baik pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden," kata Sagom.

Buku saku itu, lanjut dia, intinya memberikan panduan kepada prajurit TNI tentang apa yang tidak boleh dilakukan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan pemilu sebagai bentuk menjaga netralitas TNI.

"Misalnya saja, prajurit TNI tidak boleh melakukan kampanye untuk kelompok, golongan atau parpol tertentu. Kalau pun prajurit yang berada di lokasi kampanye, kapasitasnya hanya membantu Polri dalam mengamankan bagian tahapan pemilu, yakni kampanye. Selain itu, tidak diperbolehkan," ujar Sagom.

Buku saku Pemilu 2009 TNI itu juga berisi sanksi yang akan dijatuhkan bagi prajurit yang melanggar semua ketentuan yang terdapat dalam buku panduan tersebut, katanya menambahkan.

Dengan buku saku itu, diharapkan TNI dan semua pihak terutama partai politik dapat memahami posisi TNI dalam Pemilu 2009 sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba menarik TNI kembali terjun ke politik praktis.

"Terkait itu, TNI akan mensosialisasikan buku saku itu tidak saja kepada unsur internal TNI, tetapi juga partai politik dan masyarakat. Sehingga semua pihak menjadi menjadi maklum dan paham atas posisi dan netralitas TNI dalam Pemilu 2009," ucapnya.

Mabes TNI sebelumya menegaskan, partai politik (parpol) peserta Pemilu jangan coba-coba menarik anggota serta prajurit TNI untuk memihak dalam pemilu legislatif dan presiden serta wakil presiden pada 2009.

"Silakan saja, mereka mau ngomong apa. Tetapi yang jelas TNI telah bersikap untuk tidak ikut memihak dalam pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden," ujar Sagom.

Sagoem mengungkapkan, saat ini banyak parpol yang mencoba menarik TNI kembali ke ranah politik melalui pendekatan kepada keluarga prajurit TNI. "Kalau keluarga kami menggunakan hak pilihnya, misalnya anak saya, silakan saja. Tetapi bukan berarti itu merupakan bentuk dukungan TNI terhadap satu kelompok, golongan, atau parpol tertentu," tutur Sagom.

Keputusan TNI untuk tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 merupakan keputusan final dari sebuah perenungan serta kajian panjang. Karena itu, siapa pun tidak dapat menganggu gugat keputusan yang telah ditetapkan tersebut.

"TNI tidak akan memberikan dukungan apapun dalam bentuk apapun. TNI hanya akan melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsinya secara proporsional dan profesional, termasuk dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2009 yang aman," pungkasnya.[*/L6]