INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) harus menyelesaikan tiga syarat jika menginginkan permohonan penerbitan saham baru atau rights issue. Persyaratan tersebut diharapkan selesai tahun ini.

"Ada beberapa hal yang harus diproses untuk dapat persetujuan rights issue, ujar Menteri BUMN, Mustafa Abu Bakar sat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Keuangan, Jakarta, Senin (22/3).

Mustafa menuturkan, ketiga masalah tersebut adalah revisi Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan saham pemerintah di BNI, persiapan tambahan anggaran green shoe dalam APBN, dan rincian pemanfaatan dana hasil right issue dari BNI.

Menurut Mustafa pembicaraan mengenai masalah tersebut akan dilakukan secara mendalam. "Tiga hal itu yang akan kita rapatkan pada pertemuan berikutnya. Sesudah pertemuan interdep menyelesaikan hal itu", ucapnya.

Dikatakannya, dengan adanya revisi PP tersebut maka saham pemerintah pada BNI akan sebesar 60%, sedangkan pada PP sebelumnya saham pemerintah mencapai 76,36%. Oleh karena itu, pemerintah akan melepas 16% sahamnya yang terdiri 3% greenshoe dan 13% rights issue.

"Saham pemerintah tetap 60%-40% termasuk greenshoe, kalau Mandiri tidak ada lagi greenshoe karena sudah selesai. Bank Mandiri 66,76%, paparnya.

Permasalahan ini, lanjut Mustafa diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan. Jangka. Namun proses tersebut juga harus mendapat persetujuan DPR. "Kita usulkan mekanisme legal dan mekanisme politis sesuai aturan tidak terlalu kita harapkan tidak lebih dari 6 bulan. Ini tentu minta persetujuan DPR", tegasnya. [san/cms]