INILAH.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan, pihak yang paling bertanggung jawab untuk menindak barang-barang bajakan adalah Direktorat Jendral Pajak dan Kepolisian.

"Itu bukan kompentensi kami. Itu sudah penegakan hukum, ujarnya disela Rakor di Gedung Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/3)

Patrialis mengatakan, pihak-pihak berwenang harus menindak tegas para produsen dan penjual CD bajakan. Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki citra Indonesia yang terkenal sebagai negara gemar melakukan pembajakan.

"Harus disikat serta harus ada kerjsama polisi", katanya.

Lebih lanjut Patrialis mengatakan, pada dasarnya telah terdapat peraturan tegas mengenai larangan pembajakan. Hanya perlu pengimplementasian yang tegas dari peraturan tersebut.

Patrialis juga mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembicaraan untuk meratifikasi peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual antar negara ASEAN. Pembicaraan tersebut juga termasuk dalam rangka dalam Asean Economic Humanity. [san/cms]