INILAH.COM, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Program (UNDP) menawarkan strategi mengejar keuntungan dengan merangkul masyarakat miskin dalam berbisnis. Acara yang bekerjasama dengan konsorsium 127 perusahaan Indonesia (Global Compact Network) ini meluncurkan laporan studi mutakhir yang memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat mendongkrak keuntungan dengan merangkul masyarakat miskin sebagai mitra usaha melalui cara-cara yang inovatif.
"Laporan studi ini diharapkan bisa memberikan nilai yang sangat besar bagi sektor swasta maupun masyarakat termiskin di Indonesia. Bagaimana usaha meraih keuntungan dapat sejalan dan bersamaan dengan pengentasan kemiskinan," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dalam pidato kuncinya pada peluncuran program 'Strategi Berbisnis dengan Kaum Miskin', Jakarta, Senin (11/8).
Laporan ini menawarkan perangkat-perangkat dan strategi-strategi untuk mengembangkan potensi ekonomi dari masyarakat miskin. Salah satunya dengan menghilangkan hambatan-hambatan dari model usaha inklusif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan serta masyarakat miskin.
"Untuk menyingkirkan halangan tersebut yang penting dicatat adalah peran yang harus dilakukan tidak hanya inovasi sektor swasta, tetapi juga pemerintah, masyarakat madani dan institusi pembangunan lainnya," kata Koordinator PBB di Indonesia El-Mostofa Benlamlih.
Dalam diskusi panel pada acara peluncuran, diilustrasikan berbagai cara yang mempelajari bagaimana mengikutsertakan sekitar 100 juta masyarakat Indonesia dengan pendapatan kurang dari US$ 2 per hari. Bagaimana menjual, membeli berdagang atau bermitra dengan masyarakat miskin dan perusahaan dapat mendongkrak pendapatannya.
"PBB akan berusaha memfasilitasi eksplorasi publik mengenai hambatan di Indonesia, strategi dan perangkat yang berguna," tambah Benlamlih.
Laporan menyoroti 5 strategi yang sukses diterapkan sektor swasta dalam mengatasi kendala-kendala yang lazim terjadi dalam berbisnis dengan masyarakat miskin, yakni, menyesuaikan produk dan pelayanan, berinvestasi di infrastruktur atau pelatihan-pelatihan.
Ketiga mengembangkan kemampuan masyarakat miskin dengan meningkatkan SDM dan manajemen memperluas pengetahuan lokal, bekerjasama dengan perusahaan, organisasi nirlaba atau penyedia pelayanan publik yang sehaluan serta berpartisipasi dalam dialog tentang kebijakan pemerintah.[L8]
