INILAH.COM, Jakarta - Terlepas dari pro-kontra publik mengenai seragam koruptor, Rapim KPK sudah memutuskan. Kepala Biro diminta menindaklanjuti keputusan tersebut.

"Jadi keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/8).

Biro Hukum KPK bertugas membuat kajian tentang aspek legal pemberlakuan seragam perkara korupsi itu. "Termasuk kajian aturan tentang kekuasaan kehakiman, hukum acara, dan Hak Azasi Manusia," ujar M Jasin.

Sementara itu Biro Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat bertanggungjawab soal desain. Jasin menegaskan desain seragam tersebut harus mengakomodir aspek kelayakan, kesopanan, dan efek jera. Pengadaan seragam bagi mereka yang terjerat kasus korupsi tersebut akan menggunakan dana dari Bagian Penindakan KPK yang besarnya tidak lebih dari Rp 50 juta.

Pimpinan KPK memasang target para tersangka dan terdakwa kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK bisa mengenakan seragam dalam tahun ini. "Tentunya kita tidak akan menunggu sampai 2009," pungkas Jasin.[*/L8]