Kritik dan Suport Pidato SBY

INILAH.COM, Jakarta - Pidato kenegaraan Presiden SBY mencoba menjelaskan program yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Yang sudah dan sedang dikerjakan, fakta menunjukkan tidak semua berjalan mulus. Yang akan dikerjakan, targetnya tampak sangat tinggi.
Para pengamat ekonomi dan politik menilai pidato SBY menegaskan tentang apa yang sudah dikerjakan dan pencapaiannya. Di sektor pembangunan energi, misalnya, pemerintah sudah mencoba fokus, tapi ternyata masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal.
Anggota DPR FPAN Dradjad H Wibowo dan Sri Adiningsih PhD, ekonom UGM, menilai kenaikan harga BBM belum bisa diimbangi dengan pembangunan sektor riil dan UKM serta pertanian dan kelautan yang memadai. Bahkan, sektor pertanian masih tertinggal, apalagi ratusan ribu hektare lahan pertanian mengalami konversi.
"Presiden harus fokus ke sektor pertanian, kelautan, dan UKM jika kita ingin memajukan ekonomi rakyat," kata Adiningsih.
Dradjad, sebaliknya, malah menilai pidato SBY terkesan seperti kampanye karena cenderung memaparkan yang baik-baik saja. Pidato itu tidak menggambarkan problem kemiskinan akut yang terjadi sejak harga BBM naik. "Pembangunan sektor pedesaan untuk mengatasi kemiskinan tak optimal, bahkan masih mengecewakan," ujarnya.
Dalam pemaparan SBY, tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan menurun dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% dari total jumlah penduduk Indonesia per Maret 2008. Angka kemiskinan 2008 merupakan yang terendah, baik besaran maupun persentasenya, dalam 10 tahun terakhir.
Dradjad menilai, angka kemiskinan sebetulnya jauh lebih tinggi dari apa yang dipaparkan SBY. "Kaum miskin melonjak jumlahnya, melebihi paparan SBY," kata ekonom itu.
SBY menyebutkan, pemerintah menyediakan Rp 691 triliun dalam RAPBN 2009 agar memberi dampak pada pergerakan sektor riil. Jumlah itu terdiri atas komponen konsumsi sebesar Rp 520,1 triliun dan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Rp 171,1 triliun.
Dengan demikian, total dampak RAPBN 2009 pada sektor riil diperkirakan mencapai Rp 691 triliun atau 13,1% terhadap Produk Domestik Bruto. Jumlah itu meningkat 18,3% dari perkiraan realisasi 2008.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2009 di hadapan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, untuk pertama kalinya pendapatan dan belanja negara menembus angka Rp 1.000 triliun. Hal itu menunjukkan makin pentingnya APBN dalam perekonomian nasional.
Pada tahun anggaran 2009, pemerintah merencanakan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.022,6 triliun, naik Rp 127,6 triliun dari APBN-P 2008. Sedangkan belanja negara tahun depan diperkirakan Rp 1.122,2 triliun, naik Rp 132,7 triliun dari APBN-P 2008. Jadi, terdapat defisit Rp 99,6 triliun pada 2009.
Sumber pendapatan negara masih mengandalkan dari penerimaan perpajakan, yang direncanakan sebesar Rp 726,3 triliun, naik Rp 117 triliun dari APBN-P 2008. Penerimaan negara bukan pajak direncanakan Rp 295,3 triliun dan hibah Rp 900 miliar.
Pembiayaan defisit direncanakan dari pembiayaan dalam negeri dengan jumlah Rp 110,7 triliun dan pembiayaan luar negeri netto minus Rp 11,1 triliun.
Adiningsih melihat pembangunan era SBY tumbuh 6% dengan laju inflasi mendekati dua digit sehingga pertumbuhan itu termakan oleh inflasi.
Beruntung faktor keamanan kondusif. Tak ada gejolak berarti. Pemerintah juga dinilai pengamat politik UGM Ary Dwipayana cukup tegas memberangus anarkisme dan terorisme. [Bersambung/I3]