INILAH.COM, Jakarta Di APBN 2009, tercantum pos kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri. Ada yang menyambutnya dengan senyum. Ada juga yang jadi waswas. Buruh pabrik malah menentang. Rencana itu dinilai bakal mendongkrak biaya hidup.
Kaum buruh menganggap kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri itu tidak adil bagi masyarakat di luar kelompok itu. Apalagi, jika pemerintah tidak menyertainya dengan program pengendalian harga barang dan biaya transportasi.
Sinyal rencana kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri itu diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membacakan Pidato Kenegaraan di Gedung DPR-RI, Jakarta, Jumat (15/8). Pada 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai Rp 143,8 triliun atau naik Rp 20,2 triliun (16,4%).
"Anggaran itu untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiun pokok rata-rata 15%, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, dan perbaikan sistem pembayaran pensiun," papar SBY.
Selama era SBY-JK, pendapatan PNS golongan terendah telah naik 2,5 kali lipat, dari Rp 674 ribu pada 2004 ke Rp 1,721 juta per bulan.
Kaum buruh menuntut pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan upah minimum. Sebab, faktanya, selama ini penetapan upah minimum kota/kabupaten belum mampu menjamin kaum buruh bisa hidup layak.
"Bakal tambah berat jika pemerintah menaikkan lagi gaji PNS, TNI, dan Polri," papar Sumayati, pekerja Kawasan Industri Puri Industrial Park 2000 di Batam. "Harga pasti naik lagi, sedangkan gaji kami belum tentu naik," timpal Ruwandi, pekerja lainnya.
Karenanya, kaum buruh meminta agar pemerintah tidak melaksanakan rencana menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri itu dalam waktu dekat. Sebab, kenaikan harga BBM yang baru saja mendongkrak biaya hidup yang menyulitkan bagi masyarakat kebanyakan.
Di Bandung, para PNS menyambut rencana pemerintah menaikan gaji aparatur negara pada 2009 dengan penuh antusias.
"Kenaikan gaji itu memang sudah seharusnya. Bukan hal luar biasa. Tapi, jangan sampai kenaikan itu dibarengi kenaikan harga bahan pokok yang persentasenya kerap di atas kenaikan gaji," kata seorang PNS di Bandung.
Pemerintah, memang, wajib mengantisipasi efek dari rencana kenaikan itu. Artinya, langkah pemerintah harus komprehensif. Jangan sampai kebijakan positif hanya di satu sisi menimbulkan hal negatif di sisi lain. Ini yang namanya simalakama kenaikan gaji. [I3]