INILAH.COM, Jakarta - Keberhasilan rencana alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN 2009 tak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tapi juga harus diukung pemerintah daerah.

Komitmen dari pemerintah daerah akan membawa angin segar bagi perkembangan pendidikan di masa mendatang.

"Jadi menurut saya, 20% untuk anggaran pendidikan dirasa tidak cukup jika tidak diikuti oleh komitmen pemerintah di tingkat daerah," kata pengamat ekonomi Bambang Sumantri Brojonegoro usai diskusi di Jakarta, Sabtu (16/8), menanggapi penetapan rencana anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009.

Namun demikian, menurut Bambang, keterlibatan pemerintah akan terbelenggu oleh berbagai macam biaya rutin seperti belanja pegawai yang sudah menghabiskan sebagian besar anggaran daerah.

Keputusan pemerintah menganggarkan 20% untuk dana pendidikan, katanya, dirasa tidak akan berpotensi menaikkan beban utang, karena saat ini defisit sudah ditetapkan.

"Selama defisit masih dalam range yang ditargetkan, pemerintah sudah tahu bagaimana mengelola utang," ungkapnya.

Menanggapi penyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjelaskan bahwa kenaikan anggaran pendidikan memaksa pemerintah meningkatkan defisit anggaran dari 1,5% menjadi 1,9% atau setara Rp 99 triliun, dan untuk memenuhi itu negara harus berutang besar.

Bambang berpendapat penambahan utang secara nominal memang benar, tapi yang penting rasio utang terhadap PDB masih berada di posisi ideal.

"Saat ini rasio utang PDB kita berada pada 30%. Angka itu ideal di mana negara lain di atas 50%," jelasnya.[L2]