INILAH.COM, Jakarta Urusan perpajakan adalah tantangan besar bagi negeri yang telah 63 tahun menghirup udara kemerdekaan ini. Undang-undangnya sudah ada dan terus diperbaiki, tapi pelaksanaannya belum pernah bisa maksimal.
Di negara lain, pajak jadi salah satu sektor penting dan strategis yang digalang pemerintah untuk menopang target pembangunan di berbagai bidang. Dengan tertib pajak, negara terus bergerak dan kuat. Karenanya, tak ada kompromi bagi setiap pelanggarnya.
Di Indonesia, selain masih banyak diwarnai tingkah nakal oknum petugas pajak, kesadaran membayar pajak badan usaha dan masyarakat yang terkena kewajiban pun belum mengakar.
Ada yang sudah tahu, tapi memang berniat mengemplang. Ada yang curiga karena imbal baliknya belum maksimal. Ada juga yang betul-betul belum mengerti.
Tak heran jika setiap era pemerintahan, termasuk pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla kini, urusan perpajakan masih saja jadi belengu yang menguras energi.
Sebutlah target pertumbuhan penerimaan pajak 2009 yang dicetuskan SBY dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR-RI, Jumat (15/8). Pemerintah memancang target pertumbuhan 19,2%.
Kalangan pengusaha sebagai salah satu obyek pajak sendiri menyangsikan kemampuan pemerintah mencapai target pertumbuhan itu mengingat kondisi perekonomian yang dinilai belum kondusif.
Kalangan pengusaha, sebaliknya, justru berharap pemerintah kembali memberikan insentif agar mereka bisa bertahan dari tekanan pelemahan daya beli masyarakat.
Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Bambang Soesatyo memaparkan, kelesuan ekonomi di dalam negeri bakal menyulitkan pencapaian target pajak.
Menurut Bambang, kontribusi aneka jenis pajak dari dunia usaha dan masyarakat bakal menurun karena banyak perusahaan gulung tikar akibat tak kuat menanggung biaya produksi dan defisit daya listrik. Di tingkat masyarakat, katanya, daya belinya kini menurun. Kemampuan ekonominya merosot drastis.
Karenanya, Bambang menyangsikan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan pajak 2009 sebesar Rp 726,3 triliun, naik Rp 117,3 triliun atau 19,2% dibandingkan pencapaian 2008.
Bambang memaparkan, tampaknya pemerintah berharap banyak dari kampanye sunset policy yang tengah digencar disosialisasikan. Tapi, sektor usaha yang tengah dililit kesulitan untuk bertahan tak mendukung upaya itu.
Hambatan lain di tahun depan adalah pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Bambang memprediksi banyak pemodal yang menunggu perkembangan situasi politik di Tanah Air. Artinya, mereka baru bergerak merealisasikan usahanya setelah Pilpres 2009. "Itu kan berarti potensi penerimaan pajak akan mengecil," katanya.
Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menganggap kebijakan pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak perlu diimbangi dengan insentif bagi dunia usaha agar mampu menggerakkan sektor riil di dalam negeri.
Ketua Umum Gapmmi Thomas Darmawan mengatakan, di tengah rendahnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini seharusnya pemerintah justru memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh).
"Pajak kan bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan pendapatan negara," tukas Thomas.
Di negara lain seperti Singapura, pemerintahnya juga mengurangi beban pajak ketika daya beli masyarakat menurun sehingga diharapkan tidak akan menekan perdagangan dan tetap menggerakkan sektor riil.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan pajak dalam RAPBN 2009 ditargetkan mencapai Rp 726,3 triliun dengan asumsi BBM di level harga US$ 100 per barel. Dengan adanya tambahan penerimaan itu, defisit RAPBN 2009 diperkirakan 1,9% terhadap PDB. [Bersambung/I3]